Jakarta – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus segera diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh warga negara. Hal ini menjadi perhatian sejumlah pihak menjelang tahun ajaran baru.
“Menjelang tahun ajaran baru proses penerimaan peserta didik baru harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tentu saja harus lebih baik pelaksanaannya dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangannya, Senin (20/01/2025).
Pada Jumat (17/1), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan skema baru PPDB kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, skema tersebut belum sempat dibahas dalam pertemuan karena fokus diskusi kala itu adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Mu’ti berharap skema baru ini dapat segera disepakati agar ada waktu yang cukup untuk sosialisasi kepada pelaksana PPDB dan orang tua murid. “Kami ingin memastikan semua pihak dapat memahami mekanisme baru sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman,” ungkapnya.
Sementara itu, Lestari Moerdijat menyoroti berbagai masalah klasik yang kerap terjadi dalam pelaksanaan PPDB. Salah satunya adalah praktik pindah alamat kartu keluarga yang dilakukan sejumlah orang tua demi mendapatkan sekolah favorit bagi anak-anaknya.
Selain itu, ketimpangan sebaran sekolah negeri menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Akibatnya, banyak calon siswa yang tidak tertampung di sekolah dalam zonasinya, sementara di sisi lain sejumlah sekolah justru kekurangan siswa.
“Praktik jual beli kursi, pungli, dan siswa titipan dari pejabat atau tokoh masyarakat masih sering terjadi,” tegas Lestari. Hal ini, menurutnya, menjadi cermin lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan PPDB di berbagai daerah.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Lestari meminta pemerintah memastikan skema baru PPDB dapat mengatasi masalah tersebut. Ia berharap pelaksanaan PPDB tahun ini lebih transparan dan adil bagi semua pihak.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin kelancaran proses PPDB. Langkah ini dianggap penting agar setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar yang sama.
“Upaya peningkatan layanan pendidikan harus terus diwujudkan demi menghadirkan proses belajar mengajar yang lebih baik bagi setiap generasi penerus bangsa,” tegas Rerie. Dengan perbaikan ini, ia yakin mutu pendidikan di Indonesia akan semakin maju.