Rencana Pemerintah Impor Beras Tuai Kritik Berbagai Kalangan

  • Bagikan
Mashuri, Dewan Penasehat Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD)

Jakarta – Pemerintah pada tahun 2021 berencana impor beras pada akhir Maret 2021 dari Thailand. Menurut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi dalam BBC News (10/3/2021) impor beras ini sudah disepakati antarkementerian. Tujuannya sebagai “iron stock” yang ia sebut sebagai cadangan dimana pemerintah melalui Bulog bisa memastikan ketersediaan beras itu selalu ada.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator bidang Perkonomian, Musdaifah Mahmud mengatakan rencana impor beras sebagai upaya mengamankan persediaan beras dalam negeri di tengah pandemi. Bulog bersama Kementerian Perdagangan mengatur masuknya ini untuk jaga stok sampai dengan akhir tahun 2021, jaga stok 1,5 juta ton.

Alasan impor beras ini menurut Menteri Perdagangan yang dimuat dalam Bisnis.com karena kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog rendah, yakni mencapai kisaran 800.000 ton dengan 300.000 ton sisa impor tahun 2018 yang mutunya menurun dan tak layak dilepas di pasar.

Selain itu, penyerapan CBP Perum Bulog meski masa panen belum maksimal, yakni kurang 100.000 ton. Seharusnya sampai bulan Maret mencapai 400.000-500.000 ton, Jumat (19/3/2021).

Rencana impor beras pemerintah tersebut, tuai kritik berbagai kalangan. Susi Pudjiastuti, mantan Menteri KKP, dalam akun twitternya mengatakan bahwa pemerintah canangkan impor beras di tengah panen raya, petani: “itu menyakitkan”, Senin (15/3/2021). Lebih lanjut Susi Pudjiastuti memohon kepada presiden agar menyetop impor beras karena masyarakat masih banyak yang panen, panen juga melimpah, Selasa (16/3/2021).

Faisal Basri, ekonom mantan dosen di UI, dalam akun twitternya menyebut langkah pemerintah impor beras sebagai bentuk pemburuan rente, Senin (15/3/2021).

Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dalam akun twitternya mengatakan bahwa petani Jawa Barat via zoom menyampaikan aspirasi agar rencana impor beras untuk ditunda atau dibatalkan. Karena sampai April 2021 ini saja, Jabar surplus beras 320 ribu ton dan sebentar lagi mau panen raya yang melimpah. Daripada impor, sebaiknya beli saja beras hasil petani Jabar.

BACA JUGA:  Tegas, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Siap Maju Capres 2024

Menurutnya, Jika dibanjiri beras impor, maka harga beras petani lokal akan jatuh dan nanti tidak bisa diserap pasar. Aspirasi ini segera kami sampaikan ke pemerintah pusat dan Bulog selaku penanggung jawab impor beras. Mari selalu bersemangat untuk swasembada dan membeli produk-produk pangan lokal, Rabu (17/3/2021).

Ketua Umum PBNU, KH. Said Agil Siroj dalam NU Online (19/3/2021) secara tegas menyatakan menolak keras rencana pemerintah Indonesia untuk mengimpor satu juta ton beras dari Thailand. Menurutnya nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa harus diprioritaskan.

Muhammadiyah dalam akun twitternya menjelaskan bahwa langkah impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan petani yang sedang dalam masa panen, Sabtu (20/3/2021).

Menurut Mashuri, Dewan Penasehat Lembaga studi Perubahan Demokrasi (LsPD), rencana impor beras dari Thailand di akhir Maret 2021 harus dipertimbangkan kembali. Hal ini menurutnya karena berdasarkan data BPS RI 2021, proyeksi luas panen per bulan Januari-April 2021 seluas 4,86 juta hektar dengan total produksi padi mencapai 25,37 juta ton GKG (Gabah Kering Giling), meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 19,99 juta ton GKG.

Jika dikonversi menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksi beras per bulan Januari-April 2021 14,54 juta ton beras. Produksi ini mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84%) dibandingkan produksi beras per bulan Januari-April 2020.

Provinsi dengan produksi padi/beras yang melimpah per bulan Januari-April 2021 adalah Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Angka produksi mencapai jutaan ton padi/beras.

Provinsi yang mengalami surplus padi/beras pada panen raya di bulan Maret 2021 menurut Perum Bulog adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung, Minggu (21/3/2021).

BACA JUGA:  Tegas, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Siap Maju Capres 2024

Atas dasar data tersebut, seharusnya pemerintah membuat kebijakan rasional. Dalam kondisi surplus padi/beras hasil panen petani di bulan Maret 2021, seharusnya pemerintah jangan mengagendakan impor beras.

Baru setelah pasca panen, sekitar bulan Juni-Juli 2021, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk impor beras, jika stok CBP Perum Bulog tidak mencapai target.

Hal ini, selain data stok CBP di Perum Bulog potensial berubah di akhir bulan Maret-April 2021, karena berakibat harga gabah padi dan beras produksi petani lokal menurun. Ini akan merugikan petani yang lagi panen di bulan Maret 2021.

  • Bagikan

Respon (5)

  1. Itu akal2an segelintir kelompok yg ‘kelaparan’ uang rakyat dg berusaha keras mengimport beras. Harusnya Jokowi nyetop ulah oknum importir dan KPK tangkap inisiatornya

  2. Mengingat di lapangan, masyarakat petani menjerit, pupuk langka dan mahal, spekulan datang ke petani dg harga sangat rendah, petani bukannya untung tapi buntung. Idealnya pemerintah nyetop import, dan 100 % gabah dari dari petani lgsg tanpa perantara. Sudah saatnya Perum Bulog turun ke Petani. Padi surplus koq mau import. Logika linglung! Akal sehat tidak jalan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *