Diduga Ada Perintah Mengatasnamakan Disdik dalam Pembelanjaan Dana BOP PAUD di Bangkalan

  • Bagikan
Ahmad Annur, Aktivis Cide'Bangkalan.

Bangkalan – Isu Penarikan dana BOP PAUD oleh penilik di tingkat kecamatan sebesar 65% untuk dibelanjakan secara kolektif, membuat masyarakat ramai memperbincangkan hal tersebut.

Ahmad Annur, Aktivis Cide’ Bangkalan, merasa kasihan setelah mendengar pengakuan dari beberapa kepala PAUD di Bangkalan.

“Mendengarkan cerita dari beberapa kepala PAUD di Bangkalan, saya merasa kasihan. Sebab Dana BOP yang seharusnya dikelola oleh PAUD sendiri, malah ditarik lagi sebesar 65% untuk dibelanjakan secara kolektif oleh penilik PAUD di tingkat kecamatan,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp-nya (28/07/2021).

Menurut Ahmad, ada perintah yang mengatasnamakan dinas Pendidikan kepada kepala PAUD di Bangkalan agar Dana BOP PAUD disetor kepada oknum tertentu dan dibelanjakan kepada perusahaan tertentu di SIPLAH.

“Jadi dinas pendidikan mengkondisikan semua pembelanjaan dana BOP di Bangkalan,” imbuhnya.

Ahmad juga menjelaskan bahwa efek dari pembelanjaan yang diakomudir oleh penilik itu, pertama, pembelanjaan tidak sesuai kebutuhan PAUD masing-masing, “Buktinya ada barang yang sudah terbeli pada anggaran sebelumnya tetapi dibelikan lagi, sehingga barang yang dibeli mubazir.”

Kedua, harga barang di SIPLAH rujukan atau yang ditunjuk dari Diknas terlalu mahal.

“Bahkan setelah saya telusuri daftar harganya ada yang selisih 50% dari harga biasanya, kalau belanja sendiri kan bisa melakukan penawaran disitu, tetapi karena ini secara kolektif sehingga kepala sekolah tidak bisa mengefisiensi penggunaan dana BOP,” ujarnya.

Ketiga, porsi penggunaan dana BOP untuk pembelanjaan alat bermain dan belajar tidak proporsional, karena kepala PAUD wajib setor 65% dan ditambah 3% untuk kegiatan yang belum jelas, sehingga kebutuhan PAUD banyak yang tidak tercover di BOP. Misalkan, untuk honor guru ini sangat minim, untuk kebutuhan administrasi juga sangat kurang, bahkan untuk kebutuhan listrik atau air di PAUD kekurangan. Karena kepala PAUD tidak diberi otoritas untuk mengelola anggaran BOP, sehingga mereka terpaksa menarik SPP dari peserta didik untuk kebutuhan sekolah dan honor guru.

“Ini kan sangat disayangkan, apa gunanya ada dana BOP kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan sekolah PAUD?,” imbuhnya mengakhiri wawancara dengan madurapers.com via WhatsApp.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *