Penyelesaian Konflik Pertanahan, DPR RI: Masalah Klasik yang Kronis

  • Bagikan
juminar girsang
Foto: Junimart Girsang Katua Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI (Sumber: akun resmi Twitter DPR RI, 2021)

Surabaya – Tim Kunspek (Kunjungan Kerja Spesifik) Komisi II DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Reppublik Indonesia) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah, Polda (Kepolisian Daerah), Kejati (Kejaksaan Tinggi), dan Pejabat Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Jawa Timur, di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Selasa (7/9/2021).

Dilansir dari akun resmi twitter DPR RI, Junimart Girsang Ketua Ketua Panja (Panitia Kerja) Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa konflik pertanahan adalah masalah kronis yang klasik.

Bentuk permasalahannya bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu pencegahan, penanganan, dan penyelesaiannya harus mempertimbangkan aspek hukum dan non-hukum.

Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan harus dilakukan secara seimbang dengan memahami akar masalah, faktor pendukung, dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya.

Dengan demikian, menurut Junimart dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan dan mewujudkan suasana kondusif, kepastian hukum, dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Dia menyampaikan, Panja Pemerantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang tindak lanjut penanganan penyelesaian kasus-kasus tanah, khususnya yang melibatkan praktek mafia tanah yang terjadi di wilayah Jawa Timur.

 

Dalam pertemuan ini dia berharap permasalahan tanah di Jawa Timur dapat didiskusikan dan ditemukan cara penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan kelembagaan masing-masing.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Jonahar Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur memaparkan terkait hambatan dan penyelesaian masalah mafia pertanahan yang terjadi di wilayah Jawa Timur.

Permasalahan ini menurut dia diantaranya tidak lengkapnya data kasus yang ditangani, anggaran kegiatan kejahatan pertanahan hanya di tingkat provinsi, dan BPN tidak mempunyai kewenangan dalam menilai kebenaran materiil suatu dokumen.

Menurutnya, tipologi kasus mafia tanah di Jawa Timur, yakni pemalsuan dokumen dalam penerbitan, pemalsuan dokumen dalam proses peralihan, penerbitan sertifikat palsu, dan pemalsuan dokumen untuk menguasai lahan pihak lain.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *