Sumenep Kembali PPKM Level 3, Pilkades Terancam Ditunda Kembali

  • Bagikan
Moh. Ramli, Kepala DPMD Sumenep. (Istimewa)

Sumenep – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep, Madura, yang awalnya sempat mengalami penundaan pada tanggal 8 Juli 2021 sampai tanggal 9 Oktober 2021 kini kembali terancam akan dilakukan penundaan.

Hal tersebut disebabkan Kabupaten Sumenep kembali masuk pada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 per Selasa hari ini, (05/10/2021).

Sebelumnya, panitia pelaksana Pilkades serentak di Kabupaten Sumenep baik dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa telah optimis akan melangsungkan pemungutan suara.

Akibat kondisi saat ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh. Ramli hanya mengimbau agar masyarakat tetap berpaku pada peraturan yang ada.

“Komitmen panitia Pilkades serentak di Kabupaten hingga tingkat desa, ikhtiarnya sama yakni ingin segera menyelesaikan pelaksanaan Pilkades ini. Tapi, tetap harus bersandar pada aturan yang ada,” imbaunya, Selasa (05/10/2021).

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 47 Tahun 2021, pelaksanaan Pilkades tahun ini harus tetap memperhatikan dinamika perkembangan Covid-19.

“Nah, dengan meningkatnya level dari 2 ke 3 ini menjadi pertimbangan sendiri. Ketika di level 2, semuanya semangat untuk melaksanakan Pilkades serentak. Akan tetapi, di saat naik ke level 3, maka ada pertimbangan lagi. Mudah-mudahan bisa cepat dilaksanakan,” kata Ramli.

Sampai saat ini, Bupati Sumenep belum menentukan jadwal Pilkades. Pasalnya, tim kabupaten yang meliputi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satgas Covid-19 belum memberikan rekomendasi, sebab dinamika perkembangan kasus Covid-19 belum bisa dipastikan secara jelas.

“Jadwal itu memang kewenangan bupati, namun bupati tentunya tidak sewenang-wenang akan tetapi tetap memperhatikan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten. Ketentuan status level di Inmendagri terbaru justru indikatornya sangat erat kaitannya dengan masalah capaian vaksinasi. Ini menjadi pertimbangan akhir pada tim kabupaten untuk memberikan rekomendasi kepada bupati,” jelasnya.

BACA JUGA:  Akibat Tidak Konsentrasi, Warga Ambunten Sumenep Saling Tabrak

Ramli mengaku, Tim Kabupaten Sumenep melalui surat bupati masih tetap pro aktif melakukan konsultasi ke Kemendagri, bahkan surat tersebut mendapat jawaban tertulis bahwa Sumenep boleh melaksanakan Pilkades pada 12 Oktober 2021.

Hanya saja untuk pelaksanaan tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan atau catatan-catatan, diantaranya pelaksanaan Pilkades tersebut wajib mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes), dan tidak sedang berada pada posisi penerapan PPKM Level 4.

“Sebenarnya Bupati Sumenep sudah berkirim surat ke Kemendagri bahwa ingin melaksanakan Pilkades pada 12 Oktober 2021. Itu disetujui, tapi karena ada catatan harus memperhatikan dinamika perkembangan Covid-19, dan sekarang dinamikanya justru menjadi pertimbangan yang mengkhawatirkan. Sehingga 12 Oktober itu belum bisa ditetapkan oleh bupati, karena tim kabupaten belum berani merekomendasikan kepada bupati. Artinya bupati menunggu rekomendasi dari tim kabupaten,” urainya.

Terlebih dari itu, pihak DPMD Sumenep menegaskan bahwa Pilkades serentak 2021 tidak akan digelar sebelum situasi benar-benar aman dari Covid-19.

“Kami tidak ingin memaksakan Pilkades serentak untuk dilaksanakan, sebelum situasi Covid-19 di Sumenep benar-benar aman. Jangan sampai menjadi klaster baru peredaran virus tersebut. Itu yang menjadi pertimbangan kami,” tegasnya.

Secara teknis, perihal pelaksanaan Pilkades tidak diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Namun perkembangan level PPKM ditentukan oleh hasil capaian vaksinasi, sedangkan untuk dapat melaksanakan Pilkades maka tidak boleh berada pada posisi PPKM Level 4. Sehingga Ramli mewanti-wangi masyarakat agar menyadari akan pentingnya vaksinasi.

“Makanya kami imbau masyarakat agar melaksanakan vaksin guna menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melawan Covid-19. Terkait waktu Pilkades serentak akan digelar, hal itu juga belum diketahui,” tandasnya.

Sekadar untuk diketahui, jumlah desa yang akan mengikuti Pilkades serentak tahun 2021 sebanyak 84 desa.

BACA JUGA:  Surat Disdik Sumenep Diduga Plagiat, Praktisi Hukum Tuding Plt Kadisdik Ceroboh

Penulis: Moh Busri
Editor: Ady

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *