Dinkes Sumenep Peroleh DBHCHT 2,7 M, Pelayanan Masyarakat Miskin Menjadi Program Prioritas

  • Bagikan
Agus Mulyono, Kepala Dinkes Sumenep. (Doc. Moh Busri)

Sumenep – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, menjadi salah satu organisasi pemerintah daerah (OPD) penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2021.

Pasalnya, dana tersebut diperuntukkan pembiayaan kesehatan warga miskin di Kabupaten Sumenep yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran daerah (PBID).

Adapun jumlah DBHCHT yang diterima oleh pihak Dinkes Sumenep yaitu Rp 27 M, yang sebagian besarnya dialokasikan untuk biaya pengobatan masyarakat tidak mampu.

Namun, agar dapat terdaftar sebagai BPID, maka masyarakat tidak mampu tersebut harus tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Dinkes Sumenep, Agus Mulyono mengatakan, sementara ini terdapat 60 ribu masyarakat kurang mampu yang dibiayai kesehatannya oleh Pemkab Sumenep.

“Daftarkan diri ke BPJS kesehatan dan mendapatkan kartu. Kartu itu bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan,” ungkapnya, Jumat (08/10/2021).

Melalui kartu itu, maka masyarakat sewajarnya mendapat pelayanan kesehatan dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit rujukan, bahkan juga rumah sakit rujukan di luar Kabupaten Sumenep yang telah bekerja sama, yakni rumah sakit di Kabupaten Pamekasan hingga Surabaya.

Menurutnya, dana DBHCHT yang diterima oleh Dinkes Sumenep diperuntukkan meringankan beban masyarakat kurang mampu yang awalnya harus membayar iuran BPJS, kini dengan program itu maka iuran tersebut telah ditanggung Pemkab.

“Jadi orang yang tidak mampu, dijamin mengakses pelayanan kesehatan secara gratis termasuk pengobatannya menurut kriteria BPJS,” terangnya.

Sementara, bagi masyarakat yang dikategorikan benar-benar tidak mampu dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS, maka Pemkab Sumenep menyediakan program kesehatan berlapis, yaitu dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Lain dari pada itu, juga ada program Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi masyarakat kurang mampu yang sedang hamil dan akan segera menjalani persalinan.

BACA JUGA:  Akibat Tidak Konsentrasi, Warga Ambunten Sumenep Saling Tabrak

“Mohon ini dimanfaatkan dengan baik. Kami berharap kebijakan ini manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Agus.

Penulis: Moh Busri
Editor: Ady

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *