Proses Administrasi Desa Lambat, DPMD Sumenep Gagas Aplikasi Digdaya

  • Bagikan
Moh. Ramli, Kepala DPMD Sumenep. (Istimewa)

Sumenep – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat meluncurkan aplikasi sistem informasi desa, Data Integrasi Desa Berdaya (Digdaya).

Pasalnya, aplikasi ini digagas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data desa, seperti data kependudukan, sarana prasarana, serta anggaran desa, agar lebih akurat dan cepat.

Perihal itu, Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, bahwa melalui aplikasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan program smart city and smart village (kota pintar dan desa cerdas).

“Kami ingin dengan adanya Digdaya ini hasil yang dicapai, di antaranya mempercepat pelayanan desa, pemanfaatan dana desa, serta transparansi pemerintahan desa,” ungkapnya, Senin (11/10/2021).

Sementara, Saat sosialisasi aplikasi Digdaya ini digelar secara virtual, pada Jumat (08/10/2021) kemarin, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengungkapkan, bahwa sejauh ini administrasi konvensional pada setiap desa yang ada di kabupaten setempat, sebelumnya memakan waktu yang sangat lama.

Oleh karena itu, aplikasi ini digagas sebagai Sistem Informasi Desa (SID) yang diharapkan dapat mempercepat keterlambatan proses administrasi desa. Sosialisasi secara virtual itu diikuti oleh seluruh camat di Kabupaten Sumenep, 330 kepala desa, serta calon operator desa.

“Jadi, ketersediaan data desa di profil desa juga memudahkan Pemdes dalam perencanaan dan penganggaran dalam bentuk metode perencanaan partisipatif, analisis masalah, dan potensi desa yang berdampak pada penyusunan anggaran dan belanja desa,” jelas Bupati Fauzi, Jumat (08/10/2021) kemarin.

Bahkan, agar kekurangan yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali, maka Fauzi menekankan supaya aplikasi tersebut tidak hanya difungsikan sebagai media input data. Melainkan harus bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas penganggaran dan serapan Dana Desa (DD).

“Agar dananya lebih tepat sasaran dengan adanya data yang tersedia. Jangan sampai aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) setelah pembuatan sistem ini, seakan-akan pekerjaan sudah selesai, padahal sistem dibangun untuk mempermudah kerja selanjutnya,” pungkas Fauzi.

Penulis: Moh Busri
Editor: Ady

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *