Publik Pertanyakan Pilkades Serentak 2025 di Sampang

  • Bagikan
PILKADES
Wahyudi, Peneliti LsPD

Sampang – Terjawab sudah bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang tidak akan melaksanakan Pilkades serentak di 111 desa di tahun 2021. Bukti ini terlihat pada acara “Sosialisasi Perbup Sampang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa” di gedung PKP-RI Trunojoyo Sampang, Rabu (10/11/2021).

Dalam pidatonya di kegiatan sosialisasi tersebut, yang diinformasikan di berbagai media online, Bupati Sampang mengatakan siap berdialog dengan masyarakat terkait pembangunan Sampang (tentu termasuk masalah ini).

Merespon pernyataan bupati Sampang, Wahyudi Peneliti di Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD) mengapresiasi sikap tersebut. Hal ini karena bisa menjadi perangsang diskusi publik (public sphare), yang tentu sangat baik untuk pembangunan masyarakat sipil dan demokrasi di Sampang, Sabtu (13/11/2021).

Mencermati pro-kontra atas penundaan Pilkades Serentak Sampang tahun 2025, Yudik, sapaan akrab Wahyudi yang juga berasal Sampang, menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan Perbup Sampang Nomor 27 Tahun 2021 tersebut.

Namun, yang menjadi masalah adalah Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tertanggal 30 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Pemililihan Kepala Desa Serentak 2025.

Masalahnya, pertama, interval pelaksanaan Pilkades secara serentak dan bergelombang seharusnya ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup), bukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

BACA JUGA:  Warga Desak Pemkab Pamekasan Segera Gelar Pilkades

Jika mengacu pada regulasi tersebut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Perbup Sampang Nomor 27 Tahun 2021, maka Pilkades Serentak berikutnya mengikuti berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, bukan tahun 2025. Masa berakhirnya 111 Kepala Desa di Sampang menurut informasi di berbagai media online pada bulan Desember 2021.

Masalah kedua, penundaan Pilkades 2025 tidak atas dasar rekomendasi Panitia Pilkades tingkat Kabupaten karena tahapan Pilkades belum pernah dimulai di tahun 2021. Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati yang memutuskan menunda Pilkades serentak tahun 2021 ke tahun 2025 tidak sesuai dengan Pasal 44F Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

  • Bagikan

Komentar