Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi atas konsistensinya dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada periode 2025–2029. Apresiasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Adies Kadir, yang menilai upaya tersebut sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Adies menekankan bahwa mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih bergejolak. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bekerja keras bersama guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Selain itu, Adies juga menyoroti proyeksi inflasi tahun 2025 yang dipatok pada kisaran 2,5 persen dalam APBN 2025. Ia optimistis bahwa target ini dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan mencapai 5,2 persen.
“Meskipun inflasi nantinya mengalami peningkatan di atas 2,5 persen, hal tersebut masih dapat diterima selama pertumbuhan ekonomi tetap berada jauh di atas 5,2 persen,” kata Adies, kutip Parlementaria, Senin (10/02/2025).
Menurut Adies, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter harus tetap dijaga agar sejalan dengan kondisi ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas melalui kombinasi pendekatan ekspansif-kontraktif.
Dalam kesempatan yang sama, Adies juga menyinggung polemik revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sempat muncul pada 2020. Wacana pembentukan kembali Dewan Moneter saat itu mendapat kritik karena dianggap mengancam independensi Bank Indonesia.
“Saya memahami kegelisahan yang dirasakan rekan-rekan di DPR saat itu. Namun, ke depan saya optimistis bahwa Komisi XI DPR RI akan mampu menjalankan peran dalam menyinergikan bauran kebijakan fiskal dan moneter agar sejalan menuju visi Indonesia Maju 2045,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adies menilai bahwa APBN 2025 merupakan dokumen yang kredibel dan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi anggaran dan investasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang disusun harus memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat luas.
“DPR RI berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan APBN 2025 sebagai fondasi kuat dalam merealisasikan target-target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045,” katanya.