Site icon Madurapers

Afirmasi Terhadap Surat PC PMII Surabaya, Salam: Ada Indikasi Parpol Merusak Kaderisasi PMII

Salamul Huda Ketua 1 bidang kaderisasi pengurus koordinator Cabang Jawa Timur pergerakan mahasiswa Islam Indonesia

Surabaya – Ketua I Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, Salamul Huda mendukung surat dari Pengurus Cabang (PC) PMII Surabaya kepada Pengurus Besar (PB) PMII di Jakarta.

Seperti diketahui sebelumnya, PC PMII Surabaya melayangkan surat menolak nama Ahmad Jauhar Fikri yang mendapatkan rekomendasi PKN untuk dijadikan sebagai pengurus PB PMII.

Penolakan ini didasari karena Ahmad Jauhar Fikri secara administrasi dianggap bukan kader PMII, karena berproses di PC PMII Surabaya Selatan yang notabene tidak masuk dalam hirarki administrasi PMII.

Dalam hal ini, Salam mengatakan, sikap PC PMII Surabaya sudah tepat, sebab selama ini PMII Cabang Surabaya Selatan tidak diakui secara administratif dan dianggap ilegal.

“PB PMII harus menjaga marwah organisasi dengan menjalankan AD/RT dan PO organisasi. Saya selaku ketua kaderisasi Jawa Timur menyayangkan kejadian kaderisasi tingkat nasional yg dapat diikuti oleh kader Surabaya Selatan,” kata Salam, Minggu (27/6/2021).

Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya ini menuturkan, selayaknya PB PMII merespon layangan surat dari PC PMII Surabaya dan menggagalkan pelantikan atas nama Ahmad Jauhar Fikri ini karena dianggap bukan kader PMII dan bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

“Saya sebagai kader PMII Surabaya, merasa tersinggung dengan kejadian ini. PB PMII sudah mencoreng PMII Surabaya, ini pukulan telak untuk kami,” kata Salam.

“Kalau memang Ketum PB PMII berani melanggar AD/RT dan PO maka dengan dasar apa sahabat Abe membawa organisasi?,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Salam mengungkapkan, yang lebih mengejutkan dengan masuknya kader Surabaya Selatan ini ada indikasi permainan politik dari salah satu partai. Hal itu terbukti dengan track record (rekam dan jejak) Ahmad Jauhar Fikri dalam memperoleh kedudukan itu.

“Ini ada indikasi partai politik yang merusak kaderisasi di tubuh PMII,”ungkapnya.

Exit mobile version