Pamekasan – Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) menggelar Dialog Kemanusiaan di Ruang Rato Ebhu, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Senin (02/06/2025) kemarin, untuk membahas solusi bagi pasien gagal ginjal yang masih menghadapi kesulitan layanan kesehatan, Selasa (03/06/2025).
Dialog ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain DPRD Pamekasan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Pamekasan, RSUD SMART, dan lembaga sosial Cahaya Umat. Sejumlah komitmen penting dihasilkan dalam forum tersebut.
Direktur RSUD SMART, dr. Raden Budi Santoso, memastikan rumah sakit membuka layanan cuci darah setiap hari Minggu bagi pasien gagal ginjal. Layanan tersebut akan ditanggung BPJS Kesehatan bagi peserta aktif.
“RSUD SMART juga menyiapkan layanan informasi untuk mempermudah akses pasien. Kami akan mempercepat pengadaan alat kesehatan, pembangunan gedung, dan penambahan tenaga medis agar peningkatan layanan cuci darah bisa terealisasi pada akhir 2025,” tegas dr. Budi.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Moh. Khomarul Wahyudi, menyatakan lembaganya akan terus mengawal peningkatan layanan cuci darah.
Ia menilai pelayanan kesehatan harus menyentuh masyarakat yang paling rentan, termasuk pasien gagal ginjal.
Dari pihak lembaga sosial, Cahaya Umat siap membantu pembiayaan layanan cuci darah sif keempat di RSUD SMART apabila tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Sementara itu, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Pamekasan menegaskan komitmen untuk mempercepat pembukaan sif ketiga layanan hemodialisis di RSUD Sampang dan RSUD Sumenep.
Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifudin, menyebut pihaknya tengah menyiapkan sistem informasi real-time rumah sakit yang menyediakan layanan cuci darah, agar pasien bisa lebih mudah mengetahui ketersediaan layanan.
Ketua AJP, Khairul Umam, menekankan bahwa dialog ini lahir dari keresahan keluarga pasien gagal ginjal yang kerap kali mendapat pelayanan tidak maksimal.
“Lewat dialog ini, kami ingin menghadirkan solusi nyata bagi pasien gagal ginjal. Sudah lima pasien dilaporkan meninggal, dan 23 lainnya terpaksa dirujuk keluar Pamekasan karena keterbatasan layanan,” ungkap Khairul.
Ia berharap hasil dialog ini bisa mendorong perbaikan sistem layanan kesehatan, mengurangi beban ekonomi pasien, dan memastikan setiap warga mendapatkan hak atas pengobatan yang layak.