Sumenep – Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep, BEMSU), Madura, Jawa Timur, gruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.124, Dalem Anyar, Bangselok, Kecamatan Kota setempat, Selasa (5/4/2022).
Kedatangan mahasiswa kabupaten yang bersimbol kuda terbang ini tak lain menyoal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, yang semula Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per (1/4/22) kemaren.
Koordinator Akinasi BEM Sumenep, Nur Hayat, mengatakan bahwa di tengah situasi pandemi Covid-19, di mana masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Namun, pemerintah justru menaikkan harga BBM.
Bahkan tidak hanya harga BMM, melainkan sejumlah bahan pokok lainnya juga ikut naik. Sehingga, adanya kenaikan harga tersebut, menurutnya menambahkan beban masyarakat, khususnya di ujung timur Pulau Madura.
“Harusnya pemerintah membantu masyarakat, bukan malah membuat rakyat sengsara dan menderita,” teriak Hayat di hadapan masa aksi.
Untuk itu, pihaknya mengajak DPRD Kabupaten Sumenep untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM Pertamax dan wacana kenaikan pertalite serta LPG 3 Kg.
“Kenaikan BBM dan kebutuhan masyarakat lainnya juga harus ditolak oleh DPRD Sumenep,” katanya menegaskan.
“Kalian dipilih oleh rakyat. Ketika rakyat menderita, seharusnya perwakilan rakyat ada di depan untuk membela rakyat juga,” sambungnya.
Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep itu juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sumenep seyogyanya memberikan kritik dan kontrol terhadap harga minyak goreng yang melambung tinggi dan kebutuhan pokok lainnya.
Atas dasar itulah, BEMSU juga meminta DPRD Sumenep untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dengan menyurati pemerintah pusat.
“Kami berikan waktu 3×24 jam, agar DPRD menindaklanjuti keresahan masyarakat,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah demonstrasi sempat ricuh dengan pihak kepolisian. Karena, Ketua DRPD Sumenep, H. Abdul Hamid Ali Munir belum kunjung mendatangi masa aksi.