Jakarta -Pasca pandemi Covid-19, anggaran pemerintah pusat banyak tersedot untuk penanganan Covid-19. Pada APBN TA (Tahun Anggaran) 2021 pemerintah pusat menganggarkan untuk kesehatan sebesar Rp111,7 triliun. Anggaran ini menurut perhitungan Tim Redaksi Madurapers.com meningkat sebesar Rp50,6 triliun atau 82,8% dari anggaran belanja pemerintah pusat TA 2020 yang mencapai Rp61,1 triliun, Selasa (2/3/2021).
Anggaran ini akan diarahkan oleh pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan kesehatan, peningkatan mutu dan akses layanan melalui penguatan sistem kesehatan.
Target prioritas bidang kesehatan ini antara lain pengadaan vaksin Covid-19 Rp1,0 triliun, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Rp3,7 triliun, sarpras, lab, litbang, dan PCR Rp1,3 triliun, bantuan iuran JKN bagi PBPU dan BP Kelas III Rp2,4 triliun, bantuan iuran peserta PBI JKN Rp48,8 triliun, layanan pengendalian penyakit TB Rp2,8 triliun, penyediaan vaksin perbekes program kesehatan Rp3,1 triliun, penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis Rp1,1 triliun, bantuan operasi kesehatan Rp10,7 triliun, dan target prioritas lainnya.
Namun, dibandingkan dengan bidang pelayanan umum dan ekonomi, anggaran kesehatan masih kalah jauh. Anggarannya di TA 2021 masing-masing mencapai Rp526,2 triliun dan Rp511,3 triliun.
Persentasenya pada belanja pemerintah pusat TA 2021 bidang kesehatan hanya sebesar 5,7% dari Rp2.750,0 triliun total belanja pemerintah pusat. Sebaliknya, pelayanan umum dan ekonomi mencapai 26,9% dan 26,2%. Posisi anggarannya dari sisi jumlah dan persentasenya menempati peringkat satu dan dua dalam belanja pemerintah pusat.
Kondisi anggaran belanja tersebut memperlihatkan bahwa meski dalam keadaan pandemi Covid-19 belanja pemerintah pusat pada pelayanan umum (birokrasi/pegawai) tetap mendominasi.
