Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), My Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tidak ada alokasi anggaran untuk subsidi harga pangan.
Hal ini memunculkan keprihatinan, mengutip dari Parlementaria, karena harga-harga barang kebutuhan pokok, termasuk beras, mengalami kenaikan yang signifikan.
Dalam peninjauannya, My Esti menyatakan bahwa tidak hanya beras, tetapi juga beberapa kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan harga.
Ia menyoroti perlunya langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menstabilkan harga-harga tersebut, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti upaya pemerintah daerah yang telah melakukan berbagai langkah, seperti mengadakan pasar murah, untuk membantu masyarakat.
Namun demikian, My Esti menekankan perlunya langkah lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk merespons kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.
Selain itu, My Esti juga memberikan apresiasi terhadap program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai yang kini diubah menjadi tunai sebesar Rp200 ribu per bulan.
Ia berharap program-program tersebut dapat terus berjalan dan bahkan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.
Dalam sambutan Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco, disampaikan bahwa APBN harus menjadi instrumen yang mampu meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi.
DPR RI berkomitmen untuk memastikan pengelolaan APBN tahun 2024 mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang, meskipun kondisi global yang kurang kondusif.
Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.