Anggota DPR dari PPP Minta Menteri ESDM Serius Jamin Ketersediaan Gas

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal (Sumber: DPP PPP, 2022).

Jakarta – Illiza Sa’aduddin Djamal, Anggota DPR RI, menilai pemerintah tidak komitmen terhadap upaya swasembada pangan. Hal itu ditunjukkan dengan tindakan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang menghentikan pengoperasian amonia, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, dikutip dari laman DPP PPP, apalagi perusahaan yang memproduksi amonia dan pupuk urea itu, menghentikan operasi PIM-1 dengan alasan tidak adanya pasokan gas.

“Jika PIM berhenti beroperasi bakal terjadi efek domino perekonomian Aceh,” katanya.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Serambi Mekkah atau USM penerima beasiswa KIP Kuliah, Kamis (12/3/2022).

Para pekerja di perusahaan itu akan merugi, sementara petani akan kesulitan pupuk, hingga potensi inflasi kelompok bahan pangan,” tegas Illiza (Serambi, Sabtu, 12/3/2022).

Pemerintah, sambung Illiza, seharusnya serius, minimal memastikan alokasi lima kargo gas pertahun sesuai komitmennya.

Karena itu, Illiza mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mencari jalan keluar atas macetnya pasokan gas, serta menemukan solusi permanen.

Kendala pasokan gas untuk PIM bukan pertama sekali terjadi. PIM pada 29 Mei 2021 juga sempat hentikan produksi pupuk urea akibat terkendala pasokan gas dari PT Medco.

“Sekarang ketidaktersedian gas sebabkan pabrik amonia tidak produksi. Pemerintah harus menjamin ketersediaan gas,” ujar Illiza.

Anggota Fraksi PPP itu, mendesak Menteri ESDM bergerak cepat menyuplai gas ke PIM-1, selain memastikan PIM-2 terus mendapat gas untuk produksi pupuk urea subsidi untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri-Riau dan Jambi.

Tinggalkan Balasan

error:

Eksplorasi konten lain dari Madurapers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca