Site icon Madurapers

Anies Baswedan Mendorong Bansos yang Tepat Sasaran dan tak Dibagikan di Pinggir Jalan

Anies Baswedan, Calon Presiden Nomor Urut 01, dalam Debat Kelima Pemilihan Presiden 2024, pada Minggu, 4 Januari 2024

Anies Baswedan, Calon Presiden Nomor Urut 01, dalam Debat Kelima Pemilihan Presiden 2024, pada Minggu, 4 Januari 2024 (Dok. Madurapers, 2024).

Jakarta – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01, Anies Baswedan, mengemukakan pendapatnya tentang pemberian bantuan sosial (bansos) dalam konteks kesejahteraan masyarakat, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, bansos harus diberikan secara bertahap dan sesuai kebutuhan, bukan dicairkan sekaligus atau dirapel. Pernyataan ini muncul dalam Debat Kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024, pada Minggu, 4 Januari 2024.

Sebelumnya, Capres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo, menyebut bahwa bansos merupakan hak masyarakat yang harus dijamin oleh negara.

Namun, ia juga mengakui adanya kendala dalam data yang tidak valid dan mekanisme pemberian yang tidak efisien (tak berhasil guna, red.).

Dalam debat tersebut, Ganjar menanyakan pendapat Anies Baswedan mengenai tata kelola bansos agar tidak menimbulkan klaim berlebih, tepat sasaran, dan menghindari kecemburuan di kalangan masyarakat.

Anies memberikan jawaban dengan menegaskan bahwa prinsip pemberian bansos harus mengutamakan manfaat bagi masyarakat, bukan kepentingan pemberi bansos.

Ia menekankan perlunya penyesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga bansos dapat bermanfaat sesuai waktu dan situasi yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, Anies Capres Nomor Urut 01, mengkritisi mekanisme distribusi bansos yang seringkali dilakukan di pinggir jalan.

Menurutnya, bansos sebaiknya disalurkan melalui jalur birokrasi langsung di lokasi yang membutuhkan, bukan melalui pembagian di pinggir jalan. Ia memandang bahwa pendekatan birokratis lebih efektif dalam memastikan bansos tepat sasaran.

Anies juga menekankan transparansi dalam penjelasan sumber bansos. Sebagai contoh, ia mengungkapkan pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, di mana setiap paket bansos selalu diberi label dengan keterangan sumber pendanaan dari APBD DKI Jakarta.

Dengan demikian, Anies berpendapat bahwa penjelasan yang transparan mengenai asal-usul bansos akan menghindarkan potensi kebingungan atau ketidakjelasan di kalangan penerima.

Pernyataan Anies ini menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai peningkatan efektivitas penyaluran bansos, menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih terarah, tepat, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Exit mobile version