Aziz Komisi C: Wakil Rakyat Tidak Dibatasi Fungsi Pengawasannya terhadap APBD

Abdul Aziz, Komisi C DPRD Kab. Bangkalan

Bangkalan – Setelah beberapa DPRD Bangkalan ‘menuding ‘ perihal anggaran yang digelontorkan oleh Dinas Sosial bagi yang terdampak covid-19 dirasa tidak sesuai dengan anggaran perencanaan, menuai kritik dari kalangan sesama dewan, (18/05/20).

Pasalnya anggota dewan tersebut dinilai kurang tepat dalam menjalankan fungsinya, karena OPD yang dikritik bukan Mitra Komisinya.Sementara Aziz (DPRD Bangkalan dari komisi C) berpendapat, bahwa tidak ada pembatasan terhadap fungsi Dewan dalam mengawasi APBD.

Tiga fungsi Dewan yang menjadi landasan dalam setiap langkah Wakil Rakyat tidak pernah dibatasi oleh kebijakan bermitra, apalagi yang mengkritik atas nama Fraksi.

Dia menilai, pembagian mitra hanya sekedar mempermudah pemetaan, bukan pembatasan fungsi.” Dewan mewakili rakyat untuk mengawal APBD Bangkalan secara umum, bukan hanya mengawasi anggaran yang dikelola oleh beberpa OPD saja”. Tutur Aziz.

“Ini tanggungjawab kami pada rakyat, maka kami pasti terus akan mengawal anggaran Mitra komisi, sekaligus yang bukan Mitra juga, karena yang kami pantau APBD Bangkalan keseluruhan, tanggung jawab kami pada semua rakyat Bangkalan, bukan hanya yang berkaitan dengan OPD tertentu”, lanjutnya saat ditelpon madurapers.com.

BACA JUGA:  Kemendagri Memberikan Pendampingan dan Asistensi pada Daerah untuk Merealisasikan Belanja APBDnya

“Jelas kok regulasinya, Dewan dituntut melakaukan pengawasan pelaksanaan anggaran Dinas sesuai pasal 365 ayat (1) Dan pasal 366 ayat (1) UU No. 17 tahun 2014 jis Pasal 149 ayat (1) Dan pasal 153 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, pasal 2 huruf (c), pasal 21 ayat (2), pasal 23 huruf (c), pasal 48, Dan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018″.

Demikian Dewan muda ini menutup dengan kutiban regulasinya.

Tinggalkan Balasan