Bupati Fauzi Minta Disdik Sumenep Segara Atasi Kekosongan Jabatan Kepsek SD

Achmad Fauzi, Bupati Sumenep saat diwawancarai oleh jurnalis media ini beberapa waktu lalu. (Sumber Foto: Fauzi). 

Sumenep – Achmad Fauzi, Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) instruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk segera mengatasi persoalan kekosongan jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) di lembaga Sekolah Dasar (SD).

Diketahui sebelumnya, sekitar 130 SD di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak memiliki kepala sekolah definitif. Artinya, Saat ini, para kepala di sekolah-sekolah itu hanya berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt).

Sekitar 70 jabatan kepala sekolah, tetap dijabat oleh Plt hingga ada guru penggerak baru yang memenuhi syarat sebagai kepala sekolah definitif.

Kekosongan posisi kepala sekolah tersebut merupakan dampak aturan baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibud Ristek). Di mana, dalam aturannya para guru baru bisa menjadi kepala sekolah usai mengikuti program Guru Penggerak.

“Terkait kekosongan posisi kepala sekolah dasar ini harus segera diatasi. Saya sudah instruksikan dinas pendidikan untuk segera atasi ini,” kata Bupati Fauzi kepada sejumlah awak media, Jum’at (04/07/2023).

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa Intruksi Dinas Pendidikan setempat untuk segera mengatasi persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah di lingkungan SD dengan segera memfasilitasi tenaga pengajar untuk mengikuti program Guru Penggerak.

“Harus diperbanyak tenaga-tenaga pengajar kita yang mengikuti program Guru Penggerak sehingga persoalan bisa segera diatasi,” tegas politisi Partai PDIP Sumenep itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep, Agus Dwi Saputra membenarkan, banyaknya sekolah yang dikepalai Plt tidak lepas dari peraturan baru Kemendikbud Ristek.

Agus mengatakan, sebelum aturan tersebut berlaku, para tenaga pengajar cukup mengikuti diklat calon kepala sekolah.

“Saat ini, guru harus menjalani sejumlah tahapan agar dapat mengikuti program Guru Penggerak. Salah satunya melakukan tes guru penggerak selama enam bulan, hingga mendapatkan sertifikat,” katanya menjelaskan.

Agus menyebutkan, terdapat 50 guru yang berstatus sebagai guru penggerak di Kabupaten Sumenep. Pihaknya mengaku telah mengajukan nama-nama guru tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep untuk diangkat menjadi kepala sekolah.

“Nama-namanya sudah kami ajukan, karena untuk kami sifatnya hanya mengajukan nama-nama guru penggerak tadi untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Sisanya, menunggu sampai ada guru penggerak,” tandasnya.

Comment Here