Diduga Korupsi Dana Covid, Jaka Jatim Laporkan 10 OPD di Pamekasan ke Kejati Jatim

KORUPSI DANACOVID
Ketua Jaka Jatim Musfiq, saat melaporkan 10 OPD Pamekasan ke Kejati Jatim di dampingi oleh anggotanya

Surabaya – Diduga ada penyalahgunaan dana covid-19, Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) laporkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pamekasan ke Kejaksaan Tinggi {Kejati) Jatim, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021.

Ketua Jaka Jatim Musfiq, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2020 sangat signifikan kerugian negara. Akibatnya, banyak anggaran yang tidak direalisasikan oleh OPD setempat.

“Dugaan kasus korupsi dana covid 19 TA 2020. dengan kerugian negara Rp. 13.032.753.300.,00, oleh karena itu kami Jaka Jatim Pamekasan menemukan dugaan korupsi terkait dana penanganan covid-19 di kabupaten, ada di sepuluh 10 OPD di Pamekasan dari asil Pemeriksaan kami di lapangan,” ungkap pelapor itu, Rabu, (10/11/2021).

Kemudia, Musfiq menilai banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga merancukan data best, bahkan ada yang (fiktif), masyarkat yang betul miskin tak dapat bantuan. Kemudian, banyak kepala dinas yang bermain dengan oknum rekanan dan anggota DPRD pamekasan, sehingga ada indikasi dana tersebut dijadikan ajang korupsi. Selain itu, menurutnya ada pemotongan angka atau nominal yang diserahkan kepada masyarakat langsung, baik berupa sembako maupun uang.

BACA JUGA:  HMPB Menyoroti Fasilitas Kantor Komisi Informasi Jatim yang Sangat Tidak Layak

“Dana yang dianggarkan oleh negara hanya dijadikan ajang korupsi oleh oknum pejabat di Kabupaten Pamekasan,” tegasnya

Adapun nama-nama Instansi atau OPD yang terlibat langsung dalam kasus dugaan korupsi hingga miliara, BPBD, Dinas Sosial, Dinas parawisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak, Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas Pendidikan, kecamatan Batu mar-mar, Kecamatan Kadur, Kecamatan Galis dan Satpol PP. Kemudia, ditambah dengan dana tidak terduga melalui mikanisme TU dinas sosial dan PMI hingga belasan miliar.

“Dari hasil kajian kami terhadap Laporan hasil pemeriksaan penanganan pandemi Covid 19 TA 2020, pada pemerintah kabupaten pamekasan ditemukan adanya dugaan korupsi di 10 OPD di kabupaten Sebesar Rp. 13.032.753.300.,00,” tandasnya

Menanggapi hal itu, Safi’i pengacara Jaka Jatim menjelaskan bahwa terkait dengan Pelaporan tersebut sudah memenui syarat formil yang sesuai pasal 184 KUHAP Bagi Kejakti untuk menaikkan dari pelaporan ke Penyedikan, diantara syarat di sertai dengan 2 alat bukti yang kuat.

“Kita meminta kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar segera melakukan penyelidikan atas dugaan kerugian negara yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid 19 ini,” ujarnya

BACA JUGA:  Ini Alasan Bupati Sampang Menunda Pilkades Serentak ke 2025

“Kami juga meminta kejati Jatim agar serius menangani dugaan korupsi covid 19 ini, karena ditengah masyarakat sedang menjerit, sedangkan para penguasa malah seenaknya merampok uang negara begitu saja,” Pungkasnya.

 

Penulis: ANR
Editor: Ady

Tinggalkan Balasan