Diduga PIP Bangkalan Masih Semrawut, Dinas Pendidikan Mengaku Tidak Memegang Data Siswa Penerima

Kasi SMK dan SMA Nahtim M. dinas pendidikan kabupaten Bangkalan

Bangkalan– Data Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) di Bangkalan Belum ada kejelasan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan hingga saat ini tidak mempunyai data penerima manfaat PIP mulai dari tahun 2018-2020.

Nahtim M, selaku Kasi SMA dan SMK, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, menyampaikan bahwa terkait PIP sampai saat ini Disdik Bangkalan tidak memegang data siswa penerima manfaat, dikarenakan penerima manfaat PIP tidak melalui Disdik Bangkalan melainkan dari pusat dan langsung ditangani kepala sekolah masing-masing.

“PIP itu sama sekali tidak melalui Dinas Pendidikan kabupaten, Mas, tapi langsung dari pusat. Malah sering kali kami mendapatkan ketiban masalahnya saja dan bahkan kami yang sering kali di-bully di luar sana”, ujar Nahtim saat diwawancarai oleh awak media Madurapers di ruangannya (03/03/2021).

Menurutnya, secara teknis PIP bisa diajukan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), boleh juga mengajukan berdasarkan dari partai. Walaupun pihak Dinas Pendidikan Bangkalan mempunyai daftarnya, Kasi itu mengaku bahwa pihaknya hanya dijadikan badan alternatif untuk mencairkan PIP.

BACA JUGA:  PIP dan BPOB Bersinergi untuk Meningkatkan Pelaku Usaha Ultra Mikro melalui UMi

Masalahnya, menurutnya PIP dari tahun 2018 masih ada yang belum dicairkan sampai saat ini dikarenakan pihak sekolah mengalami kesulitan untuk mencairkan PIP tersebut.

“Pencairan PIP itu ternyata masih janggal di Bangkalan ini, Mas, bahkan pencairan tahun 2018 saja masih banyak yang belum cair. Secara logistik bagaimana tahun 2019 dan 2020 kan begitu, Mas”,  jelas Nahtim.

Direktur Lembaga Studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD), Syaifuddin menjelaskan bahwa, jika praktiknya seperti yang disebutkan oleh Kasi SMA dan SMK di atas, maka fungsi yang disebutkan dalam PP No.18 Tahun 2016 tentang OPD sulit dilaksanakan di Bangkalan.

Fungsi yang dimaksud dalam regulasi tersebut adalah merumuskan kebijakan dan rencana teknis di lingkup kependidikan, serta melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pendidikan.

“Seharusnya Dinas Pendidikan melaksanakan tupoksinya sesuai regulasi yang ada”, pungkasnya.

 

(ady/Sl)

Respon (2)

Tinggalkan Balasan