Jogyakarta – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mahasiswa yang berasal dari Sumenep di Yogyakarta melakukan diskusi dan evaluasi kepemimpinan guna mendorong perubahan yang lebih baik, Minggu (10/11/2024)?
Hal itu disampaikan oleh Ketua Padepokan Jokotole, M. Rio mengaku diskusi dan evaluasi kepemimpinan itu diadakan untuk memberi catatan terhadap perjalanan politik Sumenep ke depan, khususnya menjelang Pilkada 2024. Di mana, menurutnya, selama ini Sumenep masih jauh dari kemajuan yang diharapkan.
”Sumenep masih tertinggal. Itulah yang mendorong kami untuk memberi catatan dan evaluasi,” kata Trio FH, Minggu (10/11/2024).
Sejalan dengan hal itu, dosen dan Direktur Pusat Studi HAM (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia (UII) juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan daerah yang ada memang masih cenderung problematik. Di mana pemerintahan daerah yang ada, di Sumenep khususnya, masih tidak mampu menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Karena itu, pihaknya menilai bahwa perlu ada perubahan fundamental dalam kepemimpinan Sumenep.
”Jadi perlu ada perubahan untuk membangun Sumenep ke depan. Pilkada harus dijadikan momentum untuk melakukan perubahan. Kepemimpinan daerah harus menjawab problem masyarakat Sumenep” kata Syafi’i dalam pemaparannya di Bento Sorowajan pada Minggu, 10 November 2024.
Karena itu, dosen UII asal Sumenep itu mendorong kepada masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Sumenep agar tak tercemari oleh politik uang yang digerakkan oleh oligarki kekuasaan. Menurutnya, oligarki adalah penghambat bagi tercapainya cita-cita masyarakat Sumenep. Yakni, menjadi masyarakat yang maju dan berkemajuan.
“Harus dikawal. Karena politik uang adalah ancaman bagi demokrasi dan cita-cita masyarakat Sumenep,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Rifki Zidani sebagai pemateri kedua juga mengungkapkan bahwa masyarakat harus cerdas dalam menyikapi Pilkada Sumenep 2024. Ia menilai bahwa jangan sampai masyarakat Sumenep menjual suaranya yang jelas-jelas hal itu akan merugikan masyarakat Sumenep dalam jangka panjang.
”Masyarakat Sumenep harus melawan politik uang. Politik uang akan melahirkan pemimpin yang pincang dan korup,” ujarnya.