DPR Deteksi Dini Kerawanan Keamanan Pemilu di NTB

Lombok – Komisi I DPR RI dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) NTB mengadakan pertemuan. Pertemuan itu membahas deteksi dini dan pencegahan kerawanan pada tahapan pemilu 2024, Minggu (19/2/2023).

Komisi I DPR RI melakukan pertemuan tersebut, saat Kunjungan Kerja Reses ke NTB (Nusa Tenggara Barat) pada Jumat (17/2/2023).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyampaikan, deteksi dini perlu untuk mempercepat antisipasi penanganan kerawanan yang terjadi.

Menurutnya, semakin cepat mendeteksi potensi kerawanan, maka akan semakin cepat juga dapat melakukan antisipasi atau penanganannya.

“Sebagaimana tema yang kita usung, kita mendalami tentang deteksi dini terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 nanti,” jelas Politisi Partai Gerindra itu.

Khususnya, deteksi dini, katanya, di bidang kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul pada perhelatan pemilu, untuk kira antisipasi bersama, agar kerawanan itu tidak timbul pada waktunya.

“Jauh hari, kita bisa mendeteksi kerawanan yang timbul dari jauh-jauh hari, juga kita bisa mengantisipasi dan sekaligus mengatasi sebelum itu terjadi,” jelasnya lebih lanjut.

Legislator Dapil NTB II ini menuturkan, dalam rapat tertutup itu, Kabinda NTB telah memberikan penjelasan secara komprehensif tentang kondisi terbaru di NTB.

Hasil pertemuan itu, kemudian akan menjadi bahan pembahasan dengan mitra lainnya, termasuk BIN di tingkat pusat.

“Tadi, secara komprehensif dijelaskan oleh Kabinda tentang kondisi terakhir, situasi terakhir di NTB. Saya kira ini masukan yang sangat baik dan penting untuk menjadi bekal dan pemahaman kita bersama tentang pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” tutur Bambang.

Lebih lanjut tuturnya,” Semua yang kita dapatkan ini akan menjadi bekal untuk kita bawa di rapat-rapat dengan para mitra yang kita miliki, dengan BIN, Kemenhan, TNI dengan Kominfo. Saya kira satu dengan yang lain (terkait).”

Terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, Bambang menegaskan, hal tersebut menjadi tanggung jawab banyak pihak.

Tidak hanya terkait dengan tata laksana dan penyelenggaraan, tapi juga keamanan selama tahapan pemilu dilaksanakan.

“Kalau kita bicara gelaran pemilu, kan saling berkaitan. Jika nanti terjadi sesuatu karena ada kerawanan kan pasti TNI terlibat, Kemkominfo pasti terlibat, BIN apa lagi,” kata Bambang.

Sehingga, kata Bambang,” Semua orang akan terlibat dan melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.”