DPRD Pamekasan Gelar Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi Terkait Perubahan APBD 2021

FOTO ARIFIN
DPRD Pamekasan saat Melaksanakan Rapat Paripurna (Doc. Arifin)

Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar Rapat Paripurna tentang pandangan umum Fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Pamekasan terkait Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Rapat Paripurna kali ini di hadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam beserta sejumlah pimpinan OPD.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Fathor Rahman selaku Ketua DPRD Pamekasan, secara virtual di ruang paripurna DPRD setempat.

Fathor Rahman mengatakan bahwa fraksi-fraksi mempunyai hak untuk memberikan kritik, saran dan solusi kepada pemerintah daerah; eksekutif.

BACA JUGA:  Gubernur Jatim Tinjau Banjir di Pamekasan

“Jadi tidak semua kritikan yang diterima oleh Pak Bupati, ada kritik, ada saran dan ada solusi. Bahkan ada sanjungan atau apresiasi kepada Pemkab yang telah melaksanakan dalam peningkatan. Oleh karena itu, besok juga kita akan mendengarkan jawaban dari Bupati terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi,” jelasnya, Selasa (21/9/2021).

Menurutnya, pandangan umum fraksi-fraksi ini merupakan hasil temuan pada saat kunjungan ke bawah atau ke konstituennya. Baru kemudian, dari konstituen itu dilaporkan kepada DPRD untuk ditindak lanjuti sebagai pijakan untuk pembangunan Kabupaten Pamekasan.

“Artinya, ketika ada temuan dari DPRD maka itu wajib hukumnya untuk disampaikan kepada Pemkab untuk berbenah diri.  Pemkab itu harus berbenah dan harus mengikuti pandangan umum yang telah dibacakan oleh teman-teman tadi,” paparnya.

Setelah mengamati pandangan fraksi, pihaknya meminta kepada eksekutif agar semua program dikerjakan secara maksimal supaya tidak amburadul dan bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

BACA JUGA:  Warga Desak Pemkab Pamekasan Segera Gelar Pilkades

“Pemerintah itu harus siap dan sigap. Semuanya itu harus berpartisipasi baik pemerintah dan masyarakat. Kalau kami di DPRD selalu siap untuk ketok palu yang penting sudah dilakukan pembahasan mulai awal sampai akhir, sehingga ketuk palu sudah bisa dirasakan nantinya oleh pemerintah dan masyarakat secara umum,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan