Jakarta – Di tengah kewaspadaan pemerintah atas sejumlah risiko rambatan perkembangan ekonomi global terhadap inflasi, cost of fund, dan kinerja perekonomian, kinerja APBN bulan Maret 2022 masih mencatatkan surplus, Rabu (20/4/2022).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konpers APBN KITA mengatakan cerita mengenai APBN yang bekerja sangat keras untuk menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi kini sudah mulai terlihat buahnya.
“Hingga akhir Maret 2022 pendapatan negara mencapai Rp501 triliun atau naik 32 persen dibandingkan tahun lalu. Pajak kita lihat Rp199,4 triliun bulan Februari, dan bulan ini Rp322,5 triliun. Bandingkan tahun lalu yang Rp228 triliun pada tahun 2021, jadi ini tumbuh 41,4 persen.
Kepabean dan cukai kita sudah mengumpulkan Rp79,3 triliun. Realisasinya sampai akhir Maret, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp62,3 triliun jadi naik 27,3 persen,” terang Menkeu, Rabu (20/04).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menyatakan hasil positif yang sama. Hingga akhir Maret 2022, realisasi PNBP mencapai Rp99,1 triliun.
Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sebesar Rp88,6 triliun, atau tumbuh 11,8 persen. Sedangkan sisi belanja akan terus dioptimalkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19.
“Belanja negara masih perlu dipacu lagi. Belanja negara total mengalami kontraksi 6,2 persen, bahkan untuk belanja pemerintah pusat kontraksinya 10,3 persen, belanja K/L bahkan kontraksinya lebih dalam lagi.
Ini artinya para Kementerian dan Lembaga perlu untuk memacu dari sisi rencana belanja mereka,” sambung Menkeu.
Untuk realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), hingga akhir Maret 2022 tercatat tumbuh positif sebesar 2 persen yaitu Rp176,5 triliun.
Penyaluran TKDD sampai dengan 31 Maret 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yaitu Rp173 triliun. Hal ini, ungkap Menkeu, didukung kepatuhan daerah yang lebih baik.
“Jadi bagaimana kondisi APBN kita pada akhir Maret ini, karena banyak yang kemudian orang sering kemudian membuat statement mengenai kondisi APBN dan utang.
Coba kita lihat, realisasi sampai dengan akhir Maret 2022 keseimbangan primer kita bahkan surplus Rp94,7 triliun.
Ini suatu prestasi yang luar biasa karena tahun lalu defisit Rp65,3 triliun, artinya pembalikan 245 persen membalik secara cepat dan kuat,” tegas Menkeu.
Demikian juga dari sisi total keseimbangan APBN. Menkeu mengatakan APBN sampai akhir Maret 2022 masih surplus sebesar Rp10,3 triliun.
Sementara dibandingkan tahun lalu pada bulan Maret 2021 APBN sudah mencatatkan defisitnya sebesar Rp143,7 triliun.
“Jadi sekali lagi ini juga, membalik dari negatif yang dalam ke positif di Rp10,3 triliun artinya growth-nya tumbuh 107,2 persen.
Nah artinya kondisi APBN kita surplus sampai dengan akhir Maret dibandingkan tahun lalu bulan Maret yang defisit sangat dalam.
Jadi tahun lalu itu sudah defisit 0,8 persen dari GDP kita pada posisi bulan Maret, sementara tahun ini kita masih surplus di 0,06 persen dari GDP,” lanjut Menkeu.
Dengan kondisi posisi APBN yang surplus, maka pembiayaan utang tercatat mampu turun secara tajam. Hingga dengan akhir Maret 2022, APBN hanya mengeluarkan Rp139,4 triliun untuk pembiayaan.
Pembiayaan utang ini turun tajam sebesar 58,1 perswn jika dibandingkan dengan tahun lalu, dimana pembiayaan utang tercatat sebesar Rp332,8 triliun.
“Surplus dan pembiayaan utang yang merosot tajam menggambarkan bahwa APBN kita mulai pulih kesehatannya, dan ini bagus karena APBN pasti dibutuhkan untuk berbagai macam seperti shock absorber, melindungi masyarakat, membangun infrastruktur, mendukung pendidikan, memperbaiki kesehatan, memperbaiki alutsista,” terangnya.
“Semuanya itu pasti butuh APBN. Maka APBN harus terus menerus dijaga kesehatannya,” terang Menkeu lebih lanjut.
Menkeu menyambung, bahkan dengan surplus ini APBN masih punya sisa anggaran lebih yang mencapai/sebesar Rp149,7 triliun.
APBN akan terus diseimbangkan dalam tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat, menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi, dan mengembalikan kesehatan APBN.
“Itulah cerita dari APBN kita sampai bulan Maret ini yang tentu kita tidak terlena. Tetap kita jaga. Karena meskipun hasilnya sangat bagus namun keberadaan risiko masih sangat tinggi,” kata Menkeu.