Sampang – Dalam catur (empat) tahun terakhir pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2018, Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang banyak meraih prestasi, Selasa (31/1/2023).
Prestasi itu membuat Pemda Sampang mendapatkan banyak penghargaan. Penghargaan itu antara lain, pertama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Kedua, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Predikat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB RI).
Ketiga, Percepatan Pembangunan Desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI. Keempat, Jatim COVID-19 Heroes Kategori Komulatif Terendah dari Media Harian Pagi Surya. Kelima, Open Defecation Free dari Gubernur Jawa Timur.
Selain prestasi tersebut, di bawah kepemimpinan Bupati H. Slamet Junaidi, Pemda Sampang telah membangun sejumlah infrastruktur jalan, jembatan, gedung, dan irigasi. Pembangunan infrastruktur ini yang dianggap paling monumental antara lain pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) dan alun-alun.
Prestasi itu tentu mengagumkan, tapi ketika angka kemiskinan (ukuran kemakmuran, red.) tinggi dan tingkat kesejahteraan terendah di Jawa Timur (Jatim), maka prestasi itu layak dipertanyakan.
“Ada apa itu di balik prestasi pembangunan yang sering didengungkan ke publik?” Tanya Wahyudi saat diwawancarai awak media Madurapers via aplikasi WhatsApp, Selasa (31/1/2023).
Wahyudi, akademisi dan peneliti sosial-budaya asal Sampang Pantura ini mengatakan lebih lanjut, selama empat tahun terakhir prestasi Pemda Sampang dalam hal infrastruktur dan administrasi layak diacungi jempol.
Namun, tidak dalam capaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Sampang. “Prestasinya peringkat satu di Jatim dalam hal kemiskinan dan peringkat terakhir di Jatim dalam hal kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Faktanya, kata Yudik, lihat saja datanya dalam “Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2022”, BPS Jatim. “Tahun 2021 angka kemiskinannya sebesar 237,23 ribu (23,76%) tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jatim,” ungkapnya sangat meyakinkan.
Sementara, itu kata Yudik, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sampang. “Tahun 2021 IPM Sampang sebesar 62,80. Skor IPM ini terendah dari 38 kabupaten/kota di Jatim,” ungkapnya lebih lanjut.
Ini aneh, kata Wahyudi, padahal yang kita ketahui APBD Sampang triliunan rupiah dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,07 triliun. “Uang triliunan rupiah, kok hasilnya begitu? Ini bukti bahwa infrastruktur jalan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Yudik.
Jika begitu, ayo fokuskan saja anggaran itu pada kesejahteraan masyarakat! Karena
kesejahteraan masyarakat itu adalah ukuran keberhasilan capaian pembangunan. Bukan pada infrastruktur dan administrasi yang sebenarnya instrumen pembangunan.
Atas dasar itu, Wahyudi menyimpulkan, “Selama empat tahun kepemimpinan ‘JIHAD’ di Kabupaten Sampang minim prestasi.” Mengatasi masalah tersebut, Yudik kemudian mengajak, “Marilah kompak membangun Sampang. Jangan hanya karena kepentingan politik partisan, mau ikut andil dalam pembangunan!”
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.