Fraksi Keadilan Hati Nurani Menyarankan Bupati Bangkalan Ganti Kepala Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
H. Musawwir, Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani, DPRD Bangkalan

Bangkalan – Kinerja kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dipertanyakan Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Kabupaten Bangkalan.

Pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Nota Pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, Musawwir Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani dalam Pandangan Umum (PU) Fraksinya, salah satu point pentingnya, menyampaikan saran agar Bupati mengganti Kepala Dinas Pendidikan, Selasa, (26/10/2021).

“Kepala Dinas Pendidikan perlu diganti dengan orang yang lebih tepat. Hal ini karena selama ini, dengan anggaran yang banyak tidak mampu meningkatkan pendidikan di Bangkalan.”

“Buktinya, dapat dilihat pada posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—khususnya Indeks Pendidikan—Kabupaten Bangkalan yang berada di posisi bawah bersama Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur, “ungkap Musawwir dalam PU Fraksinya.

IPM Kabupaten Bangkalan di tahun 2020 berdasarkan data BPS Jawa Timur, menurutnya, “Sebesar 64,11. Posisinya jeblok berada di 37 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,” Rabu (27/10/2021).

“Kenyataan ini kontradiksi dengan anggaran Belanja di Dinas Pendidikan pada APBD Kabupaten Bangkalan, “tuturnya.

BACA JUGA:  Disdik Miliki 3 Terobosan Baru Pendidikan di Sumenep,Terlebih di Kepulauan

Pada Rancangan APBD Kabupaten Bangkalan TA 2022, menurutnya anggaran Belanja di Dinas Pendidikan Rp624.627.298.764. Persentasenya mencapai 28,23% dari total Belanja Daerah di Rancangan APBD TA 2022.

Pertanyaannya, mengapa dengan anggaran sebesar tersebut Indeks Pendidikan Bangkalan masih jeblok? Menurut Musawwir, hal ini karena dari anggaran Belanja Pendidikan banyak digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai.

Pada Belanja Dinas Pendidikan di Rancangan APBD TA 2022, menurut penuturan Musawwir, total Belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai mencapai 72,36%. Sisanya, yang sangat kecil untuk pelayanan dan program/kegiatan program pendidikan yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

Dengan porsi anggaran demikian, dapat diprediksi pendidikan Bangkalan sulit berkembang dan maju. Jadi, kayaknya mimpi Indeks Pendidikan mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Oleh karena itu, Musawwir, dalam Pandangan Umum Fraksinya pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Nota Pengantar APBD TA 2022, menyarankan kepada Bupati Bangkalan agar Kepala Dinas Pendidikan dicopot atau diganti dengan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang kompeten.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Bangkalan: RKPD 2023 Ideal Sinkron dengan RPJMD 2018-2023

 

Penulis: Ady
Editor: Moh. Ridlwan

Tinggalkan Balasan