Bangkalan– Ditundanya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di dua desa, Dlambah Dajah dan Tanah Merah Laok, oleh Bupati Bangkalan menjadi polemik di kalangan masyarakat Bangkalan.
Hal itu memantik Abdul Aziz, Sekretaris Fraksi Amanah Golongan Karya DPRD Kabupaten Bangkalan, ikut memberikan komentarnya.
Menurutnya, penundaan Pilkades oleh Bupati di dua desa, Tanah Merah Laok dan Dlambah Dajah kurang bijaksana. Pasalnya, kalau tahapan dari awal dianggap batal, maka calon mengalami kerugian karena sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
“Rugi dong, sudah capek-capek berkonsolidasi dan mengatur komunikasi politik, eh, ditunda dengan alasan yang subjektif. Iya kalau di tahun berikutnya komunikasi politiknya masih utuh, kalau gak, kan rugi besar sudah keluar biaya banyak. Ini seharusnya juga jadi pertimbangan bupati dong sebelum menunda,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Desa Dabung (24/04/2021).
Aziz juga sangat menyayangkan sikap Pemerintah Bangkalan yang terkesan tendensi dengan mengarahkan calon untuk menggugat keputusan bupati.
“Ini kok jadinya politis menurut saya, misalnya seperti DPMD, kok mengarahkan untuk menggugat keputusan Bupati, sedangkan keputusan P2KD yang dianggap melanggar hukum kok tidak disuruh digugat ke pihak yang merasa dirugikan, kan ini kelucuan tingkat tinggi, hahaha,” imbuhnya sambil tertawa.
Menurutnya, kalau bupati dan TFPKD tidak aspiratif, maka masyarakat sendiri yang harus protes.
Addoye ..
Gun jabatan d bikin gundah gulana
Pembangunan kabupaten tak bikin gundah
Payah