Menurutnya, “Pihak kepolisian, kejaksaan, atau bahkan KPK harus mengawasi, karena ini tugas bersama mengawal dan mengawasi uang negara. Bahkan, pihaknya berharap Dana Hibah dalam dua tahun terakhir (2019-2020) sebesar Rp4,5 triluan tanpa SPJ ini segera terselesaikan, baik secara hukum maupun administrasi.”
“Kedatangan kami ke kantor Gubernur Jatim ini sebenarnya adalah bentuk warning dari kita kepada pejabat Pemprov, agar tidak main-main dengan uang negara dan tidak main-main dengan jabatannya,” pungkasnya.
Penulis: Afkar
Editor: Ady