Surabaya – Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan jawaban Pandangan Umum (PU) Fraksi-faksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim (Jawa Timur) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2022, Sabtu (15/4/2023).
Pembacaan jawaban PU fraksi-fraksi tersebut dilakukan Gubernur Khofifah dalam rapat paripurna DPRD Jatim, pada hari Jumat (14/4/2023).
Dalam jawaban itu Gubernur Khofifah menanggapi pertanyaan Fraksi PDI-Perjuangan terkait langkah-langkah strategik yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik.
Gubernur menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Jatim berkomitmen untuk terus: pertama, meningkatkan kinerja ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Kedua, memperkuat sinergi lintas sektor, dan mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia.
Ketiga, melakukan peningkatan nilai tambah agro industri melalui optimalisasi hilirisasi komoditas agrikultur dan holtikultura.
Keempat, pengembangan industri mikro kecil dan menengah, yang menjadi salah satu sektor penopang dalam kondisi perlambatan ekonomi.
Kelima, penguatan daya saing manufaktur dan perdagangan melalui peningkatan kerjasama antardaerah,.
Keenam, mendorong percepatan pertumbuhan industri pariwisata yang memiliki kemampuan tumbuh lebih cepat dengan didukung potensi kawasan strategis pariwisata Jatim.
Selain itu, Khofifah juga menyampaikan, pihaknya terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Jatim.
Menurutnya, karakteristik kemiskinan di Jatim didominasi dengan kantong kemiskinan yang berada di pedesaan bukan di perkotaan.
Perbedaan kantong kemiskinan ini, menurutnya, menuntut strategi dan pendekatan tersendiri.
Jika di perkotaan, mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor formal, jasa dan perdagangan.
Sedangkan penduduk di pedesaan, mata pencaharian penduduk miskinnya sebagian besar adalah petani dan sebagian besar adalah buruh tani.
Khofifah menambahkan, efektifitas program penanggulangan kemiskinan bisa dilihat dari capaian penurunan kemiskinan di Jawa Timur.
Pada tahun 2021 kemiskinan Jawa Timur sebesar 10,59 persen dan menjadi 10,49 persen pada tahun 2022.
Penurunan kemiskinan pada tahun 2022, kata Khofifah, memang terhambat akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga komoditi, baik makanan dan non makanan.
Sehingga karena sebab itu berdampak pada bertambahnya penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan.
Jadi, sejauh ini bisa dikatakan, bahwa efektifitas program penanggulangan kemiskinan masih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Jatim.
Meski demikian, lanjut Khofifah, memang perlu terus dilakukan perbaikan terkait pendasaran program dan waktu penyaluran serta besaran bantuan yang diberikan, sehingga lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Jatim.
“Upaya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kebangkitan ekonomi Jatim,” pungkasnya.