Opini  

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Wajib Dilindungi

Illustration by madurapers.com

Hingga hari ini, Indonesia masih dibuat resah dengan pandemi Covid-19. Bahkan berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka sebaran virus yang semakin menjadi-jadi. Salah satunya dengan penerapan social distancing, physical distancing, lockdown dan vaksinasi. Hal itu tiada lain hanya untuk menekan angka sebaran Covid-19.

Namun sebagaimana kodrat manusia diciptakan untuk tidak pernah sempurna dalam menentukan dan mengambil keputusan, begitu pula dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi Covid-19, banyak sekali masyarakat kecil yang mengaku sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut. Sehingga akibat kebijakan yang dianggap mencekik ini, banyak masyarakat yang kecewa dan menyampaikan keluh kesah, ekspresi dan suaranya ke pemerintah.

Akan tetapi sangat disayangkan, suara yang disampaikan oleh rakyat Indonesia untuk mewakili perasaannya, kini seolah dibungkam oleh pemerintah dengan berbagai macam alasan. Padahal semua warga negara Indonesia telah menyadari bahwa negeri ini telah sampai pada titik kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Bukan lagi rahasia umum bahwa menjelang hari kemerdekaan kemarin banyak oknum yang menumpahkan kekesalannya dengan membuat mural-mural di tembok-tembok, namun saying mural-mural itu tidak bertahan lama karena segara dihapus oleh pihak berwajib.

Salah satunya mural yang terletak di Kota Tangerang, bergambar sosok mirip Presiden Indonesia, Joko Widodo, dengan penutup mata bertuliskan “404: Not Found”. Tidak lama kemudian mural tersebut pun dihapus alias ditutup memakai cat warna hitam, karena dianggap telah melecehkan lambang negara. Bahkan informasi yang tertulis di dalam berita tersebut, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sempat ingin memburu si pembuat mural.

Selain di Kota Tangerang, penghapusan mural juga terjadi di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan berita yang dilansir oleh kompas.com, sebuah mural yang terletak di sebidang dinding rumah warga dengan bertuliskan “Dipaksa sehat di Negara yang Sakit”, juga dihapus oleh pihak berwajib. Pasalnya, kalimat itu dianggap melanggar aturan mengenai ketertiban lingkungan, bahkan juga dinilai bernada provokatif dan menghasut.

Fakta selanjutnya ditemukan melalui media cnnindonesia.com, dengan lukisan mural bertuliskan “Dibungkam” yang bertempat di bawah Jembatan di Kleringan Kewek, Danurejan, Kota Yogyakarta. Lukisan tersebut belum sampai 24 jam telah dihapus oleh pihak berwajib kota setempat. Namun, tekad seniman yang telah melukis karyanya itu pun tidak pernah kapok, sehingga belum sampai 24 jam dari waktu penghapusan mural itu, dirinya kembali melukis dengan tulisan “Bangkit Melawan atau Tunduk Ditindas”.

Bagaimana Kebebasan Menurut Hukum dan HAM

Sebenarnya kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi bangsa telah dilindungi oleh Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 28E, ayat 3, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian hak yang terdapat dalam pasal tersebut diperinci lagi melalui Undang-undang (UU) nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana dalam Pasal 2 yang berbunyi, “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Melalui hal itu, maka kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian aspek terpenting dalam negara demokrasi. Selain ini, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

BACA JUGA:  Rekayasa APBD untuk Menunda Pilkades Sampai 2025 di Bangkalan

Bahkan, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), kebebasan berekspresi dianggap penting untuk memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi. Sebab kebebasan berpendapat dan berekspresi itu merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pada Pasal 1 DUHAM menyatakan, “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, maka hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Sedangkan universalitas kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 19 DUHAM, yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.” Maka dengan semua ini, pengungkapan pendapat melalui mural-mural, harusnya juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Melanggar Hukum

Berekspresi dan berpendapat memang telah dijamin oleh konstitusi selama, cara yang dipakai sah dan tidak melawan hukum. Adapun berekspresi dan menyampaikan pendapat menggunakan mural termasuk ke dalam perbuatan Vandalisme, dimana perbuatan tersebut menurut Harriet H. Christensen (1992) termasuk ke dalam kategori Pieces. Pieces merupakan tindakan mencoret-coret fasilitas umum menggunakan cat semprot dengan warna dan model yang rumit dengan pesan-pesan yang disampaikan. Hal itu diatur dalam KUHP Pasal 408 yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan dan membikin tak dapat dipakai atau bangunan-bangunan kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

BACA JUGA:  Benarkah MUI Anak Emas Negara?

Memang iya, bila melihat pasal tersebut, perbuatan corat-coret dengan membuat mural di tembok/fasilitas umum melanggar hukum. Akan tetapi, urusan melanggar hukum adalah wilayah hukum, sedangkan materi dari mural tersebut jangan sampai diabaikan, mengapa dan apa sebabnya mural itu muncul? Atau jangan-jangan karena, penyampaian pendapat secara legal sudah tidak efektif dan seringkali dianggap provokatif? Disinilah arti melindungi yang sebenarnya itu hadir!

*Juara 2 Lomba Esai “Kemerdekaan Yang Sejati” Yang Diselenggarakan Oleh Madurapers.Com Pada Tanggal 12-31 Agustus 2021.

Tinggalkan Balasan