Kemendag Raih 7 Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021

Foto Zona Integritas Kementerian Perdagangan RI (Sumber: Kemendag, 2021).

Jakarta – Dalam Siaran Pers Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kemendag menyatakan meraih 7 zona integritas wilayah bebas korupsi di tahun 2021, Senin (20/12/2021).

Komitmen Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadikan institusi yang dipimpinnya sebagai wilayah bebas korupsi menunjukkan hasil optimal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menetapkan Kemendag meraih 7 zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi.

Bersih melayani (WBK/WBBM) tahun 2021. Penetapan yang digelar secara hibrida di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta ini dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan terpisah, Mendag Lutfi menegaskan ke depan seluruh pimpinan di Kemendag harus dapat meraih predikat WBK/WBBM ini. “Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Namun ke depan, saya minta Inspektorat Jenderal harus mengawal agar lebih banyak lagi unit di Kemendag yang mendapatkan predikat WBK/WBBM ini,” tegasnya.

Unit Kemendag yang mendapat WBK/WBBM tahun ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Direktorat Perundingan Multilateral, Balai Standardisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II, BSML Regional III, Balai Sertifikasi, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Milan, dan ITPC Osaka. Capaian Zona Integritas tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 3 unit WBK/WBBM.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendag, Didid Noerdiatmoko yang hadir didampingi Inspektur IV, Olvy Andrianita, menegaskan bahwa tujuh unit peraih WBK telah menunjukkan perubahan besar dalam banyak hal.

BACA JUGA:  Pemerintah pada Triwulan 1 Vaksin Booster Fokus Gunakan AstraZeneca

Dikatakannya, tujuh unit peraih WBK ini telah menunjukan adanya perubahan/inovasi dalam enam area, yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terciptanya birokrasi bersih, akuntabel, dan kapabel.

“Faktor kunci keberhasilan lainnya juga diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam mendorong serta memantik semangat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk komunikasi pimpinan dalam menyampaikan diferensiasi unit, “tegas Didid.

Tinggalkan Balasan