Sumenep – Masalah banjir di Kota Sumenep kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa banjir yang kerap melanda sejumlah titik di kota setiap musim hujan harus segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah daerah.
Dalam upaya menemukan solusi terbaik, Komisi III DPRD Sumenep menggelar rapat koordinasi maraton bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUTR, Eri Susanto.
Rapat ini berlangsung dalam tiga tahap, dimulai dengan pembahasan di ruang Komisi III, dilanjutkan dengan tinjauan langsung ke lokasi banjir, dan diakhiri dengan diskusi teknis di Gedung PUTR.
M. Muhri mengungkapkan bahwa banjir di Sumenep sudah menjadi permasalahan tahunan yang hingga kini belum menemukan solusi permanen. Ia menyoroti beberapa titik rawan banjir, seperti depan Masjid Jamik, Jalan Trunojoyo, serta kawasan pintu gerbang “Selamat Datang” di Patean.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat dan tepat guna mengatasi persoalan ini.
“Kami mendesak agar Dinas PUTR segera mengambil tindakan nyata. Misalnya, di Jalan Trunojoyo yang posisinya lebih rendah, bisa dinaikkan sedikit untuk mencegah genangan air. Selain itu, normalisasi saluran air di sepanjang jalan nasional harus dilakukan secara rutin karena sering terjadi penumpukan tanah dan sampah,” ujar Muhri.
Lebih lanjut, Muhri menekankan perlunya solusi jangka panjang yang melibatkan perencanaan tata ruang kota yang lebih baik. Ia menyoroti semakin berkurangnya lahan resapan akibat pesatnya pembangunan di pusat kota.
“Kita harus mengakui bahwa alih fungsi lahan semakin memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, dalam rencana detail tata ruang (RDTR) kota yang akan dibahas tahun ini, kami akan mengupayakan kebijakan yang lebih jelas dalam mengatur pembangunan agar tidak semakin memperburuk banjir,” tegasnya.
Muhri juga mengusulkan pembangunan embung atau sistem drainase yang lebih besar di kawasan selatan Unija dan Patean sebagai salah satu solusi jangka panjang. Namun, ia menyadari bahwa proyek semacam ini memerlukan anggaran yang besar.
“Kami memahami bahwa membangun embung atau sistem drainase baru membutuhkan dana besar. Namun, dalam jangka pendek, kita bisa mulai dengan membangun saluran air yang lebih lebar dan meningkatkan kualitas sistem drainase yang sudah ada. Minimal dalam satu tahun ke depan, kita ingin melihat ada progres yang nyata,” tambahnya.
Ia juga menyoroti daerah sekitar Hotel MYZE yang kerap mengalami banjir akibat kondisi jalan yang lebih rendah. Menurutnya, daerah ini membutuhkan talangan air sebagai solusi sementara untuk mengurangi dampak banjir sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur yang lebih besar.
“Pembangunan bendungan besar memang masih menjadi tantangan karena keterbatasan anggaran. Tapi, jika kita mulai dengan solusi yang lebih sederhana seperti talangan air, ini bisa membantu mengurangi genangan air yang terjadi setiap hujan deras,” kata Muhri.
Komisi III DPRD Sumenep berkomitmen untuk terus mengawal penanganan banjir agar tidak menjadi persoalan tahunan yang berulang. Diharapkan, dengan koordinasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif, permasalahan banjir di Sumenep dapat segera teratasi dengan solusi yang konkret dan berkelanjutan.