Opini  

Kompetensi dan Intervensi Politik dalam BUMN

Abdul Mukhlis, Pemerhati Sosial-Politik dan Kebijakan Publik, Alumni Universitas Airlangga, Surabaya.

Jabatan strategis BUMN yang identik dengan kompetensi khusus menjadi ajang bergengsi bagi tim sukses, relawan, atau apapun namanya dalam rezim pemenang pemilu, tidak terkecuali pemilu 2019 lalu. Jabatan itu tidak hanya bernilai secara politik tetapi juga mempunyai nilai sosial-ekonomi yang luar biasa sehingga menjadi ‘alat tukar’ sepadan bagi yang telah berjasa dalam kerja-kerja politik pemenangan. Kompetensi dihadapkan pada situasi rumit dan membutuhkan perhatian khusus pengambil kebijakan sehingga intervensi politik dalam model bisnis saling menguatkan, bukan sebaliknya saling merugikan.

Beberapa waktu lalu, tanpa sengaja penulis dengan bertemu salah seorang pegawai BUMN, yang menceritakan perkembangan BUMN yang cenderung lamban. Alasannya klasik, BUMN sering direcoki kekuatan politik—memasukkan orang yang tidak kompeten di posisi strategis—seperti di jajaran direksi dan komisaris.

Menurutnya, kondisi itu sangat membebani BUMN, yakni bukan hanya harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit tetapi yang lebih mendasar adalah ‘pemborosan’ karena SDM yang ditunjuk tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, waktu yang mungkin terbatas karena masalah rangkap jabatan, memecah konsentrasi dengan kelembagaan berbeda yang sama-sama membutuhkan perhatian penuh.

Kompetensi mutlak dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang semakin cepat. Dengan kompetensi memadai, diharapkan bisnis akan maju lebih cepat di tengah persaingan global. Itu pula yang dirisaukan Dahlan Iskan yang melihat dinamika BUMN Karya cenderung merugi atau laba yang turun drastis.

BACA JUGA:  Politik Identitas, Sekadar Warna, atau Ancaman Demokrasi?

Walaupun tidak dapat digeneralisir terhadap BUMN lainnya tapi paling tidak, mungkin bisa disepakati, bisnis adalah bisnis sehingga narasi yang dibangun bagaimana bisnis itu berkembang dengan baik dengan dukungan sumber daya, dimana efisiensi memegang peranan penting dalam menjalankan roda organisasi.

Berbeda dengan realitas politik yang berkembang saat ini. BUMN pada prakteknya menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, kompensasi bahkan menjadi instrumen kompromi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memuluskan berbagai kepentingan.

Pertanyaannya, apakah intervensi politik di tubuh BUMN hanya sekedar ‘alat tukar’ yang pragmatis atau berorientasi pada profit bagi perusahaan, masyarakat dan kontribusi penerimaan negara sehingga penyertaan modal negara pada BUMN dapat membuahkan hasil yang sepadan dan berkelanjutan?  

Bagaimana Sikap Menteri BUMN?

Sejak awal, Erick Tohir konsern membenahi BUMN, seperti membangun bisnis prosesnya sesuai bidang bisnisnya, merombak personil khususnya di tingkat pengambil kebijakan hingga kolaborasi untuk mendapatkan dukungan dan menghasilkan dampak yang lebih luas.

Dengan latar belakang sebagai pebisnis, membenahi perusahaan bukan persoalan sulit dengan pengalaman bisnis yang luar biasa dan otoritas yang dimiliki. Kesulitannya mungkin terletak pada intervensi politik, yang suka atau tidak harus dijalani sebagai konsekuensi logis menjadi pembantu presiden.

BACA JUGA:  Benarkah MUI Anak Emas Negara?

BUMN murni untuk bisnis mengalami pergeseran. Di sinilah letak ambiguitas yang tidak pernah ditemui di dunia bisnis murni sebelumnya. Ada wilayah ‘abu-abu’ antara kepentingan bisnis dan kepentingan politik yang hadir bisa saling bertentangan/merugikan.

Tinggalkan Balasan