Sumenep – Sebuah unggahan akun Facebook bernama @Abdurrahman Irham menjadi viral karena diduga mencatut nama DPRD Sumenep untuk mengomentari gerakan Mahasiswa Kepulauan Sapeken (HIMPASS), Kamis (02/01/2025).
Unggahan itu memicu kontroversi di media sosial setelah akun tersebut secara terang-terangan mengkritik aksi mahasiswa terkait maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Sapeken.
Hasil penelusuran, menunjukkan bahwa akun tersebut diduga milik seorang tenaga ahli (TA) DPRD Sumenep untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kecamatan Sapeken.
Dalam komentarnya, akun itu menyarankan mahasiswa untuk terlebih dahulu memberantas narkoba di kalangan mereka sendiri sebelum menyuarakan isu serupa kepada publik.
“Berantas dulu pengguna narkoba dalam tubuh mahasiswa Sumenep, dalam tubuh HIMPASS siapa tahu ada yang pakai atau menjadi bandar. Ingat siapa tahu,” tulis akun tersebut.
Pernyataan ini kemudian ditanggapi akun lain, @El Faesal, yang mengajak tes urine bersama. “Ayo, saya tunggu di Sumenep kalau berani tes urine bareng,” balasnya.
Akun @Abdurrahman Irham merespons dengan membawa nama institusi DPRD. “Siap, nanti kita ketemu di Gedung DPRD ya dek. Bulan 1 akhir,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HIMPASS, Faisal Islami, menilai komentar akun tersebut tidak mencerminkan etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang mantan aktivis. Faisal menyebut bahwa akun itu diketahui milik tenaga ahli dari salah satu anggota DPRD, yaitu Ust. Bahri.
“Kami tahu bahwa akun itu merupakan mantan aktivis yang kini menjadi TA anggota DPRD. Namun sangat disayangkan, cara komunikasinya di media sosial tidak beretika, bahkan mencatut nama DPRD Sumenep. Ini tentu merugikan,” ujar Faisal kepada media, Kamis (2/1/2025).
Faisal menegaskan bahwa kritik atau saran sebaiknya disampaikan langsung kepada mahasiswa melalui jalur yang tepat, bukan melalui media sosial.
“Seharusnya, jika ingin memberikan saran, bisa datang langsung ke sekretariat mahasiswa Sumenep, bukan menyebut-nyebut nama mahasiswa se-Sumenep di Facebook,” tegasnya.
Untuk itu, HIMPASS mendesak pimpinan DPRD Sumenep untuk segera melakukan klarifikasi terkait akun yang mencatut nama lembaga tersebut. Menurut Faisal, hal ini penting agar citra DPRD Sumenep tetap terjaga sebagai institusi yang mengedepankan etika dan profesionalisme.
“Kami meminta DPRD Sumenep Dapil 8 segera mengklarifikasi akun tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tandas Faisal.
Kasus ini menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan mahasiswa Sumenep, yang merasa gerakan mereka dicederai oleh pernyataan akun yang diduga milik oknum tenaga ahli DPRD tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Sumenep maupun tenaga ahli yang bersangkutan.