Bangkalan – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bangkalan terus menunjukkan tren penurunan kualitas sejak 2021. Data BPS Bangkalan mencatat panjang jalan beraspal tetap 721,365 km, namun panjang jalan dalam kondisi baik menyusut tajam dari 304,505 km pada 2021 menjadi hanya 219,110 km pada 2024, Kamis (29/05/2025).
Penurunan kualitas jalan baik tersebut mencapai 85,395 km atau turun sekitar 28,04% dalam empat tahun. Sementara itu, jalan rusak berat meningkat drastis dari 111,500 km pada 2021 menjadi 206,130 km pada 2024, atau melonjak 94,630 km setara dengan kenaikan 84,86%.
Jalan dalam kondisi sedang sempat meningkat dari 179,510 km pada 2021 ke 237,250 km pada 2023, namun kembali turun menjadi 223,025 km pada 2024. Perubahan ini menunjukkan fluktuasi kualitas jalan yang tidak mencerminkan perbaikan signifikan.
Jalan rusak mengalami penurunan dari 125,850 km pada 2021 menjadi 73,100 km pada 2024. Meski tampak positif, penurunan ini tidak cukup menutupi peningkatan drastis jalan rusak berat yang lebih merusak konektivitas dan keamanan pengendara.
Pada 2022, kondisi jalan baik menurun drastis sebesar 54,590 km dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini beriringan dengan lonjakan panjang jalan rusak berat sebesar 73,400 km, memperlihatkan arah pemburukan kondisi secara serentak.
Situasi tidak membaik pada 2023, saat panjang jalan baik kembali menyusut menjadi 199,965 km. Dalam tahun yang sama, jalan rusak dan rusak berat secara gabungan mencapai 284,150 km atau sekitar 39,39% dari total panjang jalan beraspal.
Peningkatan panjang jalan rusak berat selama periode 2021–2024 konsisten setiap tahun, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penanganan kerusakan jalan. Kebijakan perbaikan jalan terlihat tidak berhasil menghambat tren kerusakan.
Selisih kondisi jalan baik antara 2021 dan 2023 mencapai 104,540 km, memperlihatkan pelemahan tajam dari segi kualitas pelayanan infrastruktur dasar. Upaya perbaikan tidak seimbang dengan laju kerusakan yang terjadi.
Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah pelosok. Mobilitas warga dan distribusi barang terganggu akibat rusaknya infrastruktur jalan yang menjadi tulang punggung transportasi lokal.
Ketimpangan antara jalan baik dan jalan rusak berat mencerminkan kegagalan manajemen infrastruktur. Proporsi jalan baik yang kini hanya 30,38% dari total panjang jalan menegaskan adanya urgensi perbaikan kebijakan pembangunan fisik daerah.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, Bangkalan akan menghadapi risiko stagnasi ekonomi dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Pemkab Bangkalan perlu mengambil langkah strategis dan transparan untuk memulihkan infrastruktur jalan secara menyeluruh.