Anggota DPR RI Nilai Larangan Mudik Tidak Adil

Foto Ilustrasi Larangan Mudik Lebaran (Sumber: akun resmi twitter KKP RI, 2021).

Jakarta – Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun ini. Larangan mudik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021. Kebijakan ini diberlakukan pemerintah 6-17 Mei 2021 untuk tujuan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun, masuknya sejumlah WNA asal China ke Indonesia yang hampir berbarengan dengan dikeluarkannya kebijakan larangan mudik, membuat sejumlah anggota anggota DPR RI menilai bahwa kebijakan larangan mudik pemerintah tidak adil.

Bagi pemerintah masuknnya sejumlah WNA China ke Indonesia dinilai sesuai regulasi, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021. Hal ini karena masuknya WNA tersebut untuk kepentingan pengerjaan proyek strategis nasional.

Berbeda dengan pemerintah, menurut sejumlah DPR RI masuknya WNA ini yang bertepatan dengan larangan mudik lebaran dinilai tidak adil. Ach. Baidowi, anggota DPR RI Fraksi PPP, dalam akun twitternya mengatakan, “masuknya sejumlah WNA China ke Indonesia beberapa hari kemarin terus menjadi sorotan lantaran bertolak belakang dengan larangan ketat mudik bagi masyarakat,” Sabtu (8/5/2021).

BACA JUGA:  Anggota Fraksi PPP Nilai Wajar Warga Wadas Tolak Tambang

Awiek, sapaan akrab Ach. Baidowi, mengatakan, “Bukan kami menolak TKA China. Meskipun untuk proyek strategis nasional, kedatangannya bisa ditunda menyesuaikan larangan mudik nasional.

Hal ini menurut Awiek, “Karena momentumnya tidak pas, berbarengan dengan larangan mudik menyebabkan warga merasakan ada perlakukan tidak adil.

Respon serupa dilontarkan oleh beberapa anggota fraksi lain di DPR RI. Hidayatullah, anggota DPR RI Fraksi PKS, dalam akun resmi twitter DPP PKS, mengatakan, “pengangguran meningkat dan mudik dilarang, Aleg (anggota legislatif) PKS: tapi TKA China bebas berdatangan,” Sabtu (8/5/2021).

Respon (2)

Tinggalkan Balasan