Anggota DPR RI Nilai Larangan Mudik Tidak Adil

Foto Ilustrasi Larangan Mudik Lebaran (Sumber: akun resmi twitter KKP RI, 2021).

Jakarta – Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun ini. Larangan mudik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021. Kebijakan ini diberlakukan pemerintah 6-17 Mei 2021 untuk tujuan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun, masuknya sejumlah WNA asal China ke Indonesia yang hampir berbarengan dengan dikeluarkannya kebijakan larangan mudik, membuat sejumlah anggota anggota DPR RI menilai bahwa kebijakan larangan mudik pemerintah tidak adil.

Bagi pemerintah masuknnya sejumlah WNA China ke Indonesia dinilai sesuai regulasi, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021. Hal ini karena masuknya WNA tersebut untuk kepentingan pengerjaan proyek strategis nasional.

Berbeda dengan pemerintah, menurut sejumlah DPR RI masuknya WNA ini yang bertepatan dengan larangan mudik lebaran dinilai tidak adil. Ach. Baidowi, anggota DPR RI Fraksi PPP, dalam akun twitternya mengatakan, “masuknya sejumlah WNA China ke Indonesia beberapa hari kemarin terus menjadi sorotan lantaran bertolak belakang dengan larangan ketat mudik bagi masyarakat,” Sabtu (8/5/2021).

Awiek, sapaan akrab Ach. Baidowi, mengatakan, “Bukan kami menolak TKA China. Meskipun untuk proyek strategis nasional, kedatangannya bisa ditunda menyesuaikan larangan mudik nasional.

BACA JUGA:  PAN Sebut Ada Dugaan Pelanggaran SOP Polisi Saat Bubarkan Unjuk Rasa Warga

Hal ini menurut Awiek, “Karena momentumnya tidak pas, berbarengan dengan larangan mudik menyebabkan warga merasakan ada perlakukan tidak adil.

Respon serupa dilontarkan oleh beberapa anggota fraksi lain di DPR RI. Hidayatullah, anggota DPR RI Fraksi PKS, dalam akun resmi twitter DPP PKS, mengatakan, “pengangguran meningkat dan mudik dilarang, Aleg (anggota legislatif) PKS: tapi TKA China bebas berdatangan,” Sabtu (8/5/2021).

Athari, anggota DPR RI Fraksi PAN, dalam akun resmi twitter DPP PAN, meminta agar pemerintah komit dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan tentang pelarangan mobilisasi orang di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, “ini kan aneh, mudik dilarang tapi warga asing masuk ke Indonesia. Aturan ini harus berlaku untuk semuanya,” Minggu (9/5/2021).

BACA JUGA:  Relawan Gaspoll Kembali Deklarasikan Muhaimin Iskandar Presiden di Cirebon

Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat, dalam akun twitternya, mengatakan, “kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah kontraproduktif, di lain sisi melarang masyarakat mudik namun WNA leluasa masuk ke Indonesia. Pemerintah harus tegas tidak boleh terkesan membiarkan,” Minggu (9/5/2021).

Dalam cuitannya di twitter, dia kembali mengatakan bahwa terjadi lonjakan pemudik diakibatkan kurangnya sosialisasi urgensi pelarangan mudik ke masyarakat. Ditambah masukknya WNA ke Indonesia membuat masyarakat kecewa. Covid segera harus teratasi.

Pendapat tersebut sinergis dengan pendapat Herman Haeron, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Dalam Persmerdeka.com yang dishare dalam akun resmi twitter Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Herman Haeron merasa prihatin dengan kembali masuknya TKA China saat banyak pekerja anak bangsa yang terkena PHK, Minggu (9/5/2021).

BACA JUGA:  Mantan Menkeu Kritik Keras UU HPP

Kondisi seperti ini sebelum diberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, sempat diperingatkan kepada pemerintah oleh Muhammad Fauzi, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Muahmmad Fauzi, dalam akun resmi twitter Fraksi Partai Golkar DPR RI, mengingatkan pemerintah agar tak hanya mengetatkan pengawasan pemudik di dalam negeri. Akan tetapi, penerbangan dari luar semestinya juga dilakukan sama, Senin (5/5/2021).

Respon (2)

Tinggalkan Balasan