Bangkalan – Mimpi pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia akhirnya akan terealisasi di era Pemerintahan Joko Widodo. Pemindahan Ibu Kota Negara ini direncanakan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Rencana Pemindahan ini tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Ibu kota baru ini diperkirakan pembangunannya selesai dalam waktu 15-20 tahun.
Alasan pemindahan ibu kota ini karena tingginya tingkat kemacetan, kepadatan penduduk, dan bencana banjir yang sering terjadi di Kota Jakarta.
Penajam Paser Utara dipilih sebagai ibu kota negara yang baru karena wilayahnya sangat luas dan asri serta lokasinya yang strategis sehingga mudah diakses karena secara geografis posisinya berada di tengah-tengah negara Indonesia.
Ardy Maulidi Navasta, dosen ITS, menjelaskan bahwa rencana ini sebenarnya bergulir sejak era Pemerintahan Kolonial Belanda. Fakta ini dipaparkan dosen ITS tersebut saat menjadi pembicara dalam webinar melalui aplikasi Zoom Meeting, Sabtu (16/10/2021).
Dilansir dari ITS News yang diunggah pada 20 Oktober 2021, Ardy Maulidi Navasta menjelaskan bahwa di era rezim Pemerintahan Herman William Daendels (1762-1818) Ibu Kota Negara, Batavia, direncanakan akan dipindahkan ke Kota Surabaya, Jawa Timur.
Alasan pemindahannya karena kota ini merupakan pusat ekonomi baru serta kota pelabuhan dan pertanahan, Rabu (20/10/2021).
Di era rezim Pemerintahan J.P. Graaf van Limbung Stirum (1916-1921) Ibu Kota Negara di Batavia rencananya dipindahkan ke Kota Bandung, Jawa Barat.
Alasan pemindahannya karena kota ini iklimnya dingin, perkebunan milik Belanda banyak di kota ini, dan tempat peristirahatan orang-orang Belanda.
Pada tahun 1957, di era rezim Pemerintahan Orde Lama, Ir. Soekarno, Ibu Kota Negara Jakarta direncanakan pindah ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Di era rezim Pemerintahan Orde Baru, H.M. Soeharto, rencana pemindahan Ibu Kota Negara muncul di tahun 1997. Rencananya Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Jonggol, Jawa Barat.
Di era rezim Pemerintahan Gus Dur, era reformasi, rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke tiga titik strategis. Ke tiga titik tersebut adalah Aceh, Kalimantan, dan Pulau Biak.
Alasan kota ini dipilih sebagai Ibu Kota Negara karena Aceh strategis menjadi pusat perdagangan Asia, Kalimantan strategis menjadi kota industri logistic, dan Kalimantan strategis menjadi pusat peluncuran statelit Indonesia.
Di era rezim Pemerintahan SBY, era reformasi, rencana pemindahan Ibu Kota Negara tidak begitu serius dibahas. Di era ini hanya ada wacana yang bergulir bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Purwokerto, Jawa Tengah. Namun wacana ini tidak ada dukungan kuat dari rezim dan masyarakat.
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, gagal direalisasikan rezim Pemerintahan Kolonial Belanda, Ode Lama, Orde Baru, dan Gus Dur. Baru di era rezim Pemerintahan Jokowi, pemerintah mantap akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.