Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2026, di Pendopo Pratanu Bangkalan, Rabu (26/03/2025).
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, dalam forum Musrembang tersebut, mengatakan bahwa tema besar RKPD Kabupaten Bangkalan TA 2026 adalah: “Penguatan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan Menuju Transformasi Daya Saing Sosial dan Ekonomi Inklusif Berbasis Iptek dan Inovasi”.
Kegiatan Musrembang ini, menurut Ahmad Wahyudin, Kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Malang (UM), adalah forum yang menjadi ajang strategis dalam menentukan prioritas, rencana kerja, dan anggaran pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerhati ekonomi dan pembangunan tersebut mengatakan, bahwa isu RKPD Bangkalan 2026 sangat relevan karena menekankan pentingnya kebijakan berbasis kebutuhan nyata. “Pembangunan harus mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya, Kamis (27/03/2025).
Menurutnya, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan 2025-2045, ada 4 (empat) pilar utama transformasi atau perubahan tampaknya rasional menjadi fokus pembangunan daerah Bangkalan pada TA 2026. Pilar pertama adalah transformasi sosial melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Pilar kedua menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal dengan mendorong sektor UMKM dan potensi daerah. Pilar ketiga adalah reformasi tata kelola pemerintahan dengan digitalisasi layanan publik.
Pilar keempat mencakup penguatan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah. Pemerintah berupaya membangun fasilitas publik yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sektor pendidikan, peningkatan kualitas sekolah vokasi menjadi langkah strategis. “Pelatihan kerja berbasis industri harus diperkuat agar tenaga kerja Bangkalan lebih kompetitif,” kata Wahyudin.
Optimalisasi layanan kesehatan berbasis komunitas juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Di bidang ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi menjadi prioritas. Program stimulus ekonomi disiapkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” tambah Wahyudin.
Efektivitas tata kelola pemerintahan juga harus diperkuat. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam birokrasi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan juga harus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. BUMD dan sistem perpajakan daerah perlu dioptimalkan.
Efisiensi belanja daerah penting untuk optimalisasi anggaran, terutama karena belanja operasional dan pegawai mencapai 68,05 persen dan 39,47 persen dari total belanja seperti pada tahun anggaran 2025 tak menguntungkan untuk pembangunan. Pemangkasan anggaran operasional tanpa output jelas perlu dilakukan agar dana dapat dialihkan ke program pembangunan yang lebih bermanfaat.
Musrenbang RKPD Kabupaten Bangkalan TA 2026 ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pelayanan dan pembangunan Kabupaten Bangkalan TA 2026. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan DPRD menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik dan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan TA 2026.