Oknum Anggota DPRD Bangkalan Dipolisikan, Begini Kronologisnya

Bangkalan – Beredar berita yang dikeluarkan Firma Hukum Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) resmi melaporkan seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, hal itu mendapatkan tanggapan yang srious dari Ketua komisi A Mujiburohman fraksi Gerindra

Oknum anggota Dewan yang duduk di Komisi A tersebut diduga telah melakukan tindakan melanggar hukum Tindak pidana korupsi berupa Pungutan Liar (Pungli) terhadap bakal calon dalam Pemilihan Kepala Desa Patengteng Kecamatan: Modung Kabupaten Bangkalan beberapa waktu lalu

Tidak hanya itu, oknum wakil rakyat berinisial M itu diduga telah melanggar kode etik dan penyalahgunaan wewenang

Presidium FAAM Moh Taufik, S.I.Kom, SH, M.H kepada awak media mengatakan, persoalan tersebut merupakan tindakan tidak terpuji apalagi di lakukan oleh Wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh yang baik

“Alhamdulillah barusan laporan kami secara resmi sudah di terima oleh pihak Polres,” Terang Bung Taufik sembari menunjukkan berkas tanda terima kepada awak media, Rabu, (19/5/2021).

Ditegaskan Taufik, Laporan tersebut tidak hanya masuk di Polres Bangkalan, akan tetapi sudah masuk di meja Mahkamah Kehormatan DPRD Bangkalan dan DPP Partai Gerindra Bangkalan

BACA JUGA:  Capaian Pembangunan di Bangkalan Minim, HMPB Pertanyakan Kinerja Bupati dan Wakil Bupati

“Tidak hanya ke Polres ya, kita juga melaporkan ini ke BK DPRD, Bupati dan DPP Gerindra Bangkalan agar kemudian segera dilakukan PAW,” tegas dia

“Kami rasa oknum ini sudah mencoreng nama baik DPRD dan marwah Partai, jadi kami rasa pantas untuk di PAW,” imbuhnya

Menanggapi hal itu, ketua Komisi A Fraksi Gerindra Mujibuhrohman menyampaikan, adanya berita yang beredar di sosial media (Sosmed) sama sekali tidak merasa, menurutnya laporan dugaan itu diluar nalar.

“Saya memang membantu mensosialisasikan terkait aturan dan mekanisme yang berkaitan dengan Pilkades, tapi bukan berarti jadi pungli atau sebagainya, dan bantuan saya kepada masyarakat awam yang membutuhkan bukan hanya di Patengteng melainkan ke semua desa yang membutuhkan bantuan saya, karena saya juga mempunyai kewajiban sebagai anggota TFPKD,” terang ketua komisi A itu saat dikonfirmasi lewat telfon seluler oleh awak media Madurapers, Kamis, (20/5/2021)

Kemudian pihaknya juga menyebutkan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh presidium FAAM Bung Moh Taufik itu adalah haknya, karena menurutnya semua orang boleh mengeluarkan pendapat, bahkan menyinggung kinerja orang.

BACA JUGA:  Rusia: Geografi, Alam, Budaya, Pemerintahan, dan Sejarahnya

“Silahkan berpendapat karena itu haknya kalian untuk mengeluarkan aspirasi/berpendapat, bahkan, laporkan apa yang menjadi kejanggalan, karena pada hakikatnya kita adalah negara hukum, tapi yang jelas sama sekali saya tidak merasa apa yang diduga kan tersebut,” tutupnya

Tinggalkan Balasan