Surabaya – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2021 meminta kepada biro perekonomian Provinsi Jatim untuk segera menertibkan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (6/4/2022).
Anggota Pansus DPRD LKPj Gubernur Jatim 2021, Sri Untari Bisowarno dikonfirmasi usai mengikuti rapat Pansus LKPj bersama Biro Perekonomian dan BUMD di Batu Malang, Rabu (6/4/2022).
Menurut perempuan yang disapa akrabnya Mbak Untari, sudah pernah mengingatkan Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, dalam mengelola sepuluh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini tidak lagi memiliki lembaga atau perusahaan baru lagi dan ini akan banyak menambah biaya yang cukup banyak.
“Saat saya masih di Komisi C masalah ini pernah kami sampaikan tapi sampai sekarang tidak pernah di realisasi. Agar perusahaan tidak memperbanyak anak dan bahkan cucu,” tegas Sri Untari yang pernah menjadi anggota komisi C di periode 2014-2019.
Dijelaskan, semakin banyak kita punya perusahaan semakin sulit kita mengendalikan. Untari berharap Biro Perekonomian membuat analisis telaah yang mendalam, terkait dengan semua BUMD ini agar tidak kemudian banyak bikin perusahaan baru.
Walaupun itu diperlukan seperti PT PJU karena semua PI harus dikelola satu perusahaan. “Jadi optimalkan induk yang ada saja dulu. Ini harus menjadi kajian bersama,” ujarnya.
Untari yang juga politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini, menyoroti kinerja PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur.
Agar BUMD dan BLUD membangun sinergi bersama. Contoh perusahaan Kasa Husada harus menyuplai Rumah Sakit di Jawa Timur.
“Tapi ini belum terjadi. Yang sudah terjadi baru air mineral. Begitu juga Puspa Agro bisa menyuplai komoditas untuk Rumah Sakit Jatim, saya pastikan tidak akan rugi. Saya rasa kalau Biro Perekonomian berani menyampaikan ke Ibu Gubernur, saya rasa akan ada sirkuit ekonomi yang luar biasa yang menghasilkan PAD tinggi,” terangnya.
Untuk diketahui, saat ini anak perusahaan setiap BUMD cukup banyak. Diantaranya adalah PT Jatim Graha Utama (JGU) memiliki 5 anak perusahaan.
PT Petrogas Jatim Utama (PJU) memiliki 9 anak perusahaan. PT Panca Wira Usaha (PWU) memiliki 9 Anak perusahaan dan 4 perusahaan joint of venture.
Namun, selama ini DPRD tidak pernah tahu mana saja anak perusahaan yang produktif mana yang tidak. Jangan sampai justru anak perusahaannya yang hidup, tapi induknya tidak produkti.
“Masih banyak laporan yang belum terinci, DPRD Hanya menerima laporan terintegrasi di BUMD induk, tapi tidak ada laporan anak perusahaan,” tambah Pranaya Yudha Mahardhika anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar.
Sementara itu Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Iwan S.Hut mengatakan dalam IKU (Indeks Kinerja Utama) Biro Perekonomian dalam mendukung program Gubernur bukan hanya pada level BUMD saja, tapi juga pada ekonomi mikro, makro dan sarana perekonomian.
Sedangkan terkait PT Kasa Husada, pada bulan Mei tahun 2021 ada Surat Edaran dari Gubernur supaya menggunakan alat-alat kesehatan dari Kasa Husada. “Edaran itu ditujukan kepada 17 Rumah Sakit di Jatim,” ujarnya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.