Reformasi kepolisian harus menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa institusi ini tidak hanya profesional, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum dan moral kepada masyarakat. Selain itu, peran masyarakat sipil sangat penting dalam mengawasi tindakan kepolisian dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi.
Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari warganya untuk menolak segala bentuk represi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Fenomena partai coklat menggambarkan risiko besar bagi demokrasi Indonesia. Ketika kepolisian menjadi alat kekuasaan, batas antara negara hukum dan negara represif semakin tipis. Demokrasi hanya dapat bertahan jika institusi penegak hukum berfungsi sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai pelayan penguasa.
Dengan memahami persoalan ini secara mendalam, diharapkan masyarakat dan pemimpin politik dapat bersama-sama membangun sistem yang lebih adil dan demokratis. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana hak asasi manusia dan kebebasan sipil benar-benar dihormati.
***Moh. Ridlwan, Koordinator Bidang Riset dan Pengabdian Masyarakat DPP. Ikatan Mahasiswa Sarjana Santri Syaichona Moh. Cholil (IMASS) serta Dirut. Gerakan Politik. Youtube: Gerakan Politik. IG, X, Tiktok: @gerakan.politik.
