Jakarta – Masalah komoditi minyak goreng yang mahal dan langka sampai hari ini belum bisa diatasi pemerintah. Oleh karena itu sejumlah tokoh mempertanyakan masalah tersebut, Kamis (17/3/2022).
Sultan B. Najamudin, Wakil Ketua DPD RI pertanyakan kebijakan subsidi minyak goreng. Dia mengatakan negara tidak boleh kalah dengan kartel, Rabu (16/3/2022).
Akibat perihal (masalah) tersebut, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI mengatakan bahwa terjadi penurunan dukungan publik kepada pemerintah.
“Penurunan dukungan publik terjadi akibat persoalan ekonomi rakyat. Terutama karena kelangkaan minyak goreng dan belum ada titik terang dari pemerintah untuk mengatasinya,” kata La Nyalla, Rabu (16/3/2022).
Emil Salim, profesor emeritus Universitas Indonesia (UI) mengatakan sudah begitu sulitkah mengatur masalah perdagangan minyak goreng, sehingga perlu intervensi presiden.
“Jika 6 bulan sudah berlalu dan Depdag belum berhasil turunkan harga minyak goreng, maka Editorial “Media Indonesia” pagi ini merasa perlu “meminta Presiden atasi minyak goreng”, ujarnya.
Selanjutnya dia mengatakan, “Sudah begitu sulitkah mengatur perdagangan minyak goreng sehingga perlu intervensi Presiden? Selasa (15/3/2022).
Sementara itu, menurut Achsanul Qosasi, Anggota III BPK RI, kelangkaan minyak goreng tersebut karena tiga faktor. Ketiga faktor itu adalah: (1) produsen tak memproduksi. (2) bahan bakunya dijual ke luar negeri, dan (3) ada orang berduit yang nimbun.
Lebih lanjut menurutnya, “Tak perlu keliling pasar untuk pembuktian. Negeri ini memiliki instrumen kewenangan yang lengkap untuk mencegah itu semua,” Rabu, (9/3/2022).