Sumenep – Bertempat di Pendapa Agung Keraton, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, secara resmi dilantik pada Selasa (17/09/2024).
Dalam prosesi pelantikan ini, 24 pengurus baru untuk periode 2024-2027 dikukuhkan. Acara tersebut juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa dalam pembangunan Sumenep.
Acara ini dihadiri oleh Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso, Dandim 0827 Sumenep Letkol Inf Yoyok Wahyudi, dan Kajari Sumenep Sigit Waseso, serta beberapa tokoh lainnya yang menerima penghargaan dari DPC PWRI Sumenep.
Ketua DPC PWRI Sumenep, Rusydiyono, menyampaikan tiga poin utama dalam pidatonya, yaitu ungkapan terima kasih, apresiasi, dan harapan. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas dukungan yang diberikan selama ini.
“DPC PWRI Sumenep bisa tetap eksis hingga sekarang tak lepas dari dukungan luar biasa Pemkab Sumenep, khususnya di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi,” ungkap Rusydiyono.
Lebih lanjut, Rusydiyono menekankan bahwa pelantikan kali ini dirancang dengan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para tokoh terhadap pembangunan Kabupaten Sumenep. Meskipun mungkin penghargaan tersebut tidak sepenuhnya sesuai harapan, ia menegaskan bahwa ini adalah cara DPC PWRI untuk menghargai jasa mereka.
Ia juga berharap agar sinergi antara jurnalis dan para pemangku kepentingan di Sumenep dapat terus terjalin tanpa adanya diskriminasi. “Kami mengajak semua pihak, termasuk pimpinan OPD, untuk bersama-sama berkolaborasi demi kemajuan Sumenep,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan pentingnya peran jurnalis dalam mempromosikan potensi daerah, terutama dalam bidang pariwisata. Menurutnya, lonjakan popularitas wisata di Sumenep sebagian besar disebabkan oleh peran aktif para wartawan dalam mempublikasikannya.
“Tanpa publikasi yang tepat, akan sulit bagi wisata kita untuk dikenal masyarakat luas,” jelas Bupati Fauzi.
Bupati juga meminta agar jurnalis tetap memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah daerah, asalkan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ia menekankan bahwa kritik yang relevan sangat diperlukan untuk perbaikan kinerja pemerintahan, terutama ketika ada program atau kebijakan yang dinilai kurang tepat.
“Kami terbuka untuk dikritik, asal kritik tersebut sesuai kode etik dan bukan semata demi sensasi atau jumlah pembaca,” ujarnya.