Pemerintah Mau Pungut Pajak Sekolah, Cak Udin; Pemerintah Mau Melebarkan “Jembatan” Kesenjangan Sosial

Anggota Komisi X DPR RI M. Hasanuddin Wahid

Jakarta – Ditengah ujian bangsa yang tak kunjung usai dalam menghadapi pandemi, sampai pendidikan-pun juga terkena imbasnya, pemerintah malah berencana memungut pajak untuk sektor pendidikan. Kebijakan ini diprotes keras oleh Anggota Komisi X DPR RI M. Hasanuddin Wahid atau akrab dipanggil Cak Udin.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai PKB ini menilai bahwa langkah pemerintah sangat tidak etis. Sebab, lembaga pendidikan di Indonesia saat ini justru membutuhkan uluran tangan bantuan pemerintah, bukan malah ditambah beban pajak.

“Ini saja banyak yang kekurangan infrastruktur. Harusnya diberikan anggaran lebih, bukan dipajaki,” tegasnya, (10/6/2021).

Cak Udin menambahkan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya.

“Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara,” imbuhnya.

Pria yang akrab dalam advokasi pendidikan ini khawatir jika sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga kursus nantinya dikenakan pajak, justru malah melebarkan ‘jembatan’ kesenjangan sosial pendidikan.

Misalnya saja, sambungnya, saat ini masih banyak ditemukan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Sebab, tidak menutup kemungkinan lembaga pendidikan secara langsung akan memungut bahkan menaikkan tarif SPP yang lebih tinggi, lebih-lebih lembaga pendidikan swasta.

BACA JUGA:  DPR RI Prihatin atas Terjadinya Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina

“Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam draf revisi tersebut, ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah jasa pendidikan, yaitu sekolah dan kursus.

Maksud jasa Pendidikan yang termuat dalam Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini adalah PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

Anggota DPR RI Hasanuddin Wahid meminta pemerintah untuk menyukseskan agenda besar di sektor pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperbanyak inovasi, kreasi dan keterampilan. Terlebih, kondisi kini sedang diterpa pandemi Covid-19.

Tinggalkan Balasan