Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan dan membangun Indonesia Emas 2045.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran ini, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan presiden, Insya Allah tahun ini Sekolah Rakyat akan dibuka. Ini adalah bentuk konkret pemerintah dalam memuliakan masyarakat miskin dan mendorong mereka untuk lebih maju,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat ditemui di Masjid Jami Sabilil Muttaqin, Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (04/03/2025).
Sekolah Rakyat akan menerapkan konsep boarding school (sekolah berasrama) yang sepenuhnya gratis. Tahap awal akan dimulai untuk jenjang SMA, sebelum nantinya diperluas ke SD dan SMP. Program ini ditujukan khusus bagi pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan seleksi ketat oleh tim khusus dari Kementerian Sosial.
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat pertama akan dibangun di Bekasi, Jawa Barat, dengan memanfaatkan aset milik Kementerian Sosial. Pemerintah menargetkan sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menjamin pemenuhan gizi bagi para siswa.
“Sekolah ini akan memberikan akses pendidikan gratis yang berkualitas, sekaligus menjamin asupan gizi anak-anak agar mereka bisa fokus belajar dan berkembang,” tambah Gus Ipul.
Gus Ipul juga telah menggelar rapat percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (5/3/2025). Rapat ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, serta Bappenas.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan.
“Kejayaan Indonesia itu ada di tangan kaum dhuafa. Kalau kaum dhuafa sudah bangkit, maka jayalah Indonesia,” ujar Mohammad Nuh.
Ia juga menekankan pentingnya perizinan sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, kurikulum yang tepat, serta sistem tata kelola yang baik untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan sesuai harapan.
Untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, pemerintah membentuk Satgas Percepatan Sekolah Rakyat yang akan bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait. Satgas ini bertugas mengawasi perizinan, kualitas pengajaran, serta pengelolaan fasilitas sekolah.
“Kami ingin memastikan Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat miskin,” tegas Gus Ipul.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
“Saatnya kaum dhuafa bangkit dan memiliki masa depan yang lebih jelas melalui pendidikan,” pungkas Mohammad Nuh.