Pemkab Sumenep Gelar Operasi Rokok Ilegal di 18 Kecamatan Daratan

Tim pemberantas rokok ilegal Kabupaten Sumenep, saat menggelar razia ke beberapa warung dan toko. (Keterangan Foto: Istimewa)

Sumenep – Operasi rokok ilegal kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur. Salah satunya, dengan melakukan razia di sejumlah warung dan toko di berbagai tempat wilayah pengawasan Pemkab setempat, Sabtu (27/11/21) kemaren.

Pemberantasan rokok tanpa pita bea cukai itu getol dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal yang semakin meningkat di
Kabupaten ujung pulau garam.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sumenep, Ach. Laili Maulidy mengatakan, ada sekitar 18 Kecamatan untuk wilayah daratan di Sumenep yang telah dilakukan operasi pemberantasan rokok ilegal.

“Wilayah kita ini luas, tidak mungkin tim kami melakukan operasi di 18 Kecamatan dalam waktu sehari saja”, kata Laili saat dimintai keterangan oleh jurnalis madurapers.com, Sabtu (27/11/21) kemaren.

Pihaknya menjelaskan, kegiatan pemberantasan rokok ilegal sendiri bersifat gabungan alias dibentuk tim, yang anggotanya terdiri dari Kabag Setdakab Perekonomian Pemkab Sumenep, Tentara Nasional Indonesia – Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bea Cukai, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep.

BACA JUGA:  Dinas Perikanan Imbau Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

“Kenapa bea cukai? Karena disini sebagai instansi yang punya kewenangan terkait pemberantasan rokok ilegal itu, wajib hukumnya masuk tim tersebut. Ini tim yang ada di kami,” jelasnya.

Dia menyebut, tim tersebut terdiri dari pihak bea cukai yang memiliki satu tim dua orang, dan tim dua dua orang. Kemudian pihak Polri tim satu dan tim dua sama-sama dua orang, dilanjutkan TNI satu orang pada masing-masing tim.

Dilanjutkan Satpol PP dua orang dimasing-masing tim, dan Kabag Perekonomian Setdakab Sumenep kebagian kinerja tim yang bervariasi. Terakhir, yaitu Disperindag yang memiliki satu orang di masing-masing tim.

“Kalau di kita kadang dalam satu tim bertiga, sebab banyak kegiatan di kami yang berbenturan. Kadang sampai berempat dalam satu tim. Di dua tim ini kita nyebar, sasarannya tidak di satu Kecamatan, biar cakupannya banyak masuknya,” paparnya.

Artinya, lanjut Laili memaparkan, dalam satu hari rata-rata ada empat Kecamatan yang telah didatangi. Dimana, di tim satu dan dua itu masing-masing sasarannya ada yang dua dan ada yang tiga selama satu hari.

BACA JUGA:  Usut Kapal DBS I dan III, Himpass Sumenep Gruduk Kantor PT. Sumekar

Sementara sasaran operasi pemberantasan rokok ilegalnya, Laili menerangkan, pada dasarnya ditujukan kepada produsen. Namun di awal operasi pemberantasan rokok ilegal, Pemkab setempat telah menyasar bagian pengecer, dan toko-toko yang menjual berbagai jenis rokok.

“Jadi, penjual rokok itu yang kami sasar. Kalau untuk titik sasaran, itu sebenarnya bukan kami yang menentukan. Memang, pada awal kegiatan, kami sering melakukan koordinasi baik dengan bea cukai dan Polri. Jadi itu kami rencanakan dari hasil rapat bersama, tetapi saat pelaksanaan terserah pihak bea cukai. Mulai dari penindakan hingga sanksi”, terangnya.

Laili mengutarakan, pihak bea cukai memiliki sebuah aplikasi berdasarkan informasi yang diperoleh dengan menggunakan Global Positioning System (GPS).

“Dengan adanya aplikasi milik bea cukai itu, bisa membantu menyisir ada berapa titik penyebaran rokok ilegal di Sumenep”, ungkapnya.

Tahun 2021 ini, tambah Laili, Pemkab mendapatkan kucuran dana pelaksanaan operasi pemberantasan rokok ilegal sebesar Rp 175 juta.

“Kita dapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 206/PMK.07/2020 tentang
penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT”, katanya.

BACA JUGA:  Bandara Trunojoyo Sumenep Targetkan Penerbangan Bali dan Kalimantan 2022

Laili mengungkapkan, alokasi dana tersebut didapatkan dan akan digunakan di bidang penegakan hukum. Pihaknya menyebutkan, pada bidang penegakan hukum tentu ada beberapa kegiatan.

Diantaranya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIH), pengumpulan informasi, sosialisasi, dan pemberantasan rokok ilegal.

Dari keempat poin yang ada di bidang penegakan hukum, Kabag Perekonomian Setdakab Sumenep mendapatkan bagian kegiatan pemberantasan rokok ilegal.

“Sementara untuk sosialisasi terkait KIHT itu ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain”, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan