Permasalahan Pembangunan SPBU Shell Simo Magersari Belum Tuntas

Jalannya Rapat Dengar Pendapat di ruang sidang Komisi C DPRD Kota Surabaya, Rabu (15/12/2021) terkait permasalahan pembangunan SPBU Shell Simo Magersari (Sumber foto : Fajar Yudha Wardhana)

Surabaya – Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell Simo Magersari yang diprotes Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Simomulyo dan beberapa warga Kelurahan Simomulyo, diantaranya Johny Susanto masih menemui jalan buntu penyelesaiannya.

Pasalnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing pada Komisi C DPRD Kota Surabaya untuk menindaklanjuti pengaduan warga terkait permasalahan pembangunan SPBU Shell Simo Magersari, Rabu (15/12/2021) mengenai tuntutan Johny Susanto, warga Kelurahan Simomulyo pemilik rumah toko (ruko) yang bersebelahan dengan pembangunan SPBU Shell tersebut belum mencapai kesepakatan dengan pihak pemilik lahan.

Johny, panggilan karibnya, menuntut agar rukonya dibeli, karena ia bersikukuh tidak ingin tinggal bersebelahan dengan SPBU Shell Simo Magersari yang menurutnya berpotensi terjadi kebakaran, pencemaran air dan udara. Sayangnya, pihak pemilik lahan yang disewa SPBU Shell Simo Magersari tidak hadir dalam hearing alias mangkir, sehingga tuntutan Johny tidak mendapat jawaban, apakah disetujui atau ditolak.

“Saya tetap pada tuntutan yakni menjual ruko sesuai harga pasar,” ujar Johny.

BACA JUGA:  Dua Reseler Invest Yuks Lamongan Minta Keadilan dan Perlindungan Hukum

Sementara itu, pihak PT Shell Indonesia yang menaungi SPBU Shell Simo Magersari diwakili Benhard menyatakan setuju memberikan bantuan untuk kepentingan umum atau masyarakat Kelurahan Simomulyo. Ia juga meminta pekerjaan pembangunan SPBU Shell Simo Magersari dapat dilanjutkan setelah sebelumnya dihentikan sementara oleh Satpol PP Kota Surabaya berdasarkan resume dari Komisi C DPRD Kota Surabaya.

“Pekerjaan tetap dihentikan sebelum ada penyelesaian pemilik lahan dengan bapak Johny. Kalau PT Shell Indonesia merasa dirugikan karena pekerjaan dihentikan, sebaiknya juga menuntut ganti rugi kepada pemilik lahan,” tegas Baktiono pimpinan RDP sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya.

Notulensi dan Rekomendasi Rapat Komisi C DPRD mengenai permasalahan pembangunan SPBU Shell Simo Magersari (Foto : Istimewa)

Seusai mendengar keterangan dari semua undangan yang hadir, hearing ini menghasilkan notulensi dan rekomendasi rapat yang berisikan lima poin kesimpulan yakni :

1. Dampak Lalu Lintas sebelum dan sesudah pembangunan untuk jalan masuk 12 meter dan keluar 10 meter.

2. PT Shell Indonesia menyediakan penjaga yang mengatur masuk dan keluar.

3. Dipasang warning light (lampu peringatan, Red).

4. Hasil kesimpulan rapat di Kecamatan untuk segera direalisasikan dan PT Shell Indonesia akan merealisasikan proposal usulan paling lambat 1 minggu setelah menerima dokumen proposal lengkap.

BACA JUGA:  Ketua PN Surabaya Mendapat Promosi Pasca Hakim Itong Cs Terjaring OTT KPK

5. Penyelesaian antara Pemilik Lahan yang disewa oleh PT Shell Indonesia dengan Saudara Johny alamat Jalan Simo Magersari Nomor 66 yang akan menjual sesuai dengan harga pasar atau sesuai appraisal kepada Pemilik Lahan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulan.

Tinggalkan Balasan