Persyaratan Proyek Pasar Anom Sumenep Dinilai Tidak Substantif, Begini Keterangan Pihak LPSE

Foto busri
Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumenep, Idham Halil. (Moh Busri)

Sumenep – Kasus Proyek pembangunan Pasar Anom Blok Sayur Tahap I di Kabupaten Sumenep, Madura, yang dinilai terdapat pengkondisian pada persyaratan-persyaratan di dalamnya, hingga hari ini belum juga usai.

Pada pemberitaan sebelumnya, sebagaimana dilansir madurapers.com pada Selasa (14/09/2021) pekan lalu, diketahui bahwa pihak Inspektorat Sumenep sempat mengaku tidak tahu-menahu mengenai perubahan persyaratan Kerangka Acuan Kerja (KAK) proyek tersebut.

Sementara itu, Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumenep, Idham Halil mengatakan, pihaknya cuma berhak mengevaluasi persyaratan yang disiapkan oleh Pejabat Pembuatan Komitmen (PPKo), yaitu sudah terpenuhi atau tidak oleh pendaftar lelang.

“Jadi kita tidak memahami konsep di luar bahwa ada yang mengatakan tidak substansi atau seperti apa, kita tidak ingin membahas itu. Jadi secara regulasi sudah benar teman-teman Pokja itu,” ungkapnya, Jumat (23/09/2021).

Menurutnya, tugas dan fungsi (Tusi) PPKo yang dalam proyek tersebut adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Sumenep, yaitu menetapkan spesifikasi teknis, KAK, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

BACA JUGA:  Tak Terpuji! Oknum Pengawas Madrasah di Sumenep diduga Lakukan Pungli

Sedangkan Tusi pihak LPSE cuma bertanggung jawab untuk melelangkan, setelah itu memasrahkan kembali pada pihak PPKo.

“Bukan kami mau lempar tanggung jawab, tapi ini perlu dipetakkan sesuai tupoksinya. Kalau mau tanya soal tender maka silahkan tanya ke saya, tapi kalau yang mau ditanyakan soal syarat tambahan maka tanya ke PPKo,” jelasnya.

“Ranah kita itu hanya pada saat pemilihan sampai penetapan, setelah itu adalah ranah PPKo,” timpalnya.

Idam mengatakan bahwa persyaratan yang biasanya ditetapkan oleh pihak PPKo ini diantaranya adalah metode pelaksanaan, hanya saja persyaratan yang satu ini sudah tidak dipakai lagi. Kedua yaitu manajerial, ketiga UKK, keempat RKK, kelima adalah persyaratan tambahan. Semua itu yang membuat adalah PPKo.

“Setelah itu di-breakdown ke dalam spesifikasi teknis atau KAK diusulkan ke kita, maka itulah yang kita copy-paste sebagai dokumen pemilihan,” paparnya.

“Kalau soal tender, baru ke saya. Contohnya ada persyaratan tambahan, nah itu lalu saya evaluasi siapa yang kurang, maka itu yang saya gugurkan,” tambahnya.

BACA JUGA:  Sita 68 Motor Knalpot Brong dan Racing, Begini Cara Mengambilnya

Pada evaluasi yang hendak dilakukan oleh pihak LPSE, menurut Idam terdapat beberapa hal. Pertama evaluasi administrasi, kedua evaluasi teknis, ketiga evaluasi kualifikasi, keempat evaluasi harga, dan kelima pembuktian kualifikasi.

“Setelah evaluasi baru ditemukan pemenangnya, baru kita sodorkan ke PPKo maka dari itu ke belakang adalah rananya PPKo,” tuturnya.

Jadi kata dia, yang berhak menilai substansi terkait persyaratan tambahan pada proyek pembangunan Pasar Anom Blok Sayur Tahap I, di Kabupaten Sumenep, adalah pihak PPKo. Sebab yang membuat segala persyaratannya adalah pihak PPKo.

“Substansinya yang tau itu rananya PPKo. Jadi monggo tidak apa-apa klarifikasi ke PPKo,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan