Bangkalan – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan menilai Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi E ke Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Bangkala hanya Omong Kosong, yang dilaksanakan pada hari jum’at, (18/8/2023).
Hal itu disampaikan Syamsul Hadi, Ketua PC PMII Bangkalan terkait pembahasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penambahan anggaran dinilai kurang objektif.
“Kenapa kok ga bahas jual beli seragam di SMA atau SMK? Itu yang kemarin sempet rame kan. Dan bukti-buktinya masih kami pegang termasuk nota pembayarannya,” kata Syamsul kepada awak media ini, Minggu (20/8/23).
Padahal, lanjut Syamsul, sesuai edaran nomor 420/4849/101.1/2023, tanggal 27 Juli 2023 Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan tegas melarang kewajiban beli seragam ke Koperasi sekolah.
“Faktanya, jual beli seragam ini masih ada di Bangkalan” tambahnya.
Lebih lanjut, seharusnya DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kacabdin wilayah Bangkalan berupaya mengatasi persoalan jual beli seragam. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia mencurigai bahwa ada permainan antar pihak sekolah dan pihak Cabang Dinas Pendidikan.
“Saya curiga ada permainan pihak Cabdin terkait jual beli seragam ini. Kenapa tidak, fakta di lapangan masih marak dan sampai detik ini tidak ada upaya pengentasan,” tegasnya.
Selanjutnya, persoalan SDM dan penambahan anggaran, Alumni STIU Darussalam ini menilai sarat akan kepentingan. Pasalnya, anggaran yang ada belum terkelola dengan baik dan tranparan.
“Kalau urusan uang kok gerceb semua. Anggaran yang ada belum terkelola dengan baik dan transparan, loh malah minta tambah lagi. Kalau ini benar terjadi, sama aja membuka peluang untuk dikorupsi oleh oknum tertentu,” pungkasnya.