Bangkalan – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Madura menolak kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi, red.) ke Pulau Madura, tepat di Kabupaten Sumenep, Senin (18/4/2022).
Presiden Jokowi terjadwalkan pada 20-21 April 2022 akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Republik Indonesia (RI) 1 di Provinsi Jawa Timur (Jatim, red.).
Ada pun rute yang akan dikunjungi salah satunya adalah Kabupaten Sumenep (kabupaten paling timur Madura, red.), Kepulauan Madura, Provinsi Jatim.
Agenda kunker tersebut menuai penolakan dari kalangan aktivis PMII se-Madura. Setiap Cabang PMII di Madura menyatakan sikap penolakan terkait kedatangan Presiden Jokowi tersebut.
Qudsiyanto, Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Kabupaten Sumenep menyampaikan penolakan atas kedatangan Presiden Jokowi ke Sumenep.
“Kami menolak kedatangan Presiden Jokowi ke Kabupaten Sumenep, “tukas Qudsy sapaan akrabnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa carut-marutnya situasi semacam sosial-politik dan ekonomi tidak elok Presiden kunker. Seharusnya, katanya, Presiden fokus pada penyelesaian problem nasional itu, bukan kunker.
“Bapak Presiden seharusnya fokus pada upaya memecahkan beberapa problem nasional yang sedang terjadi, seperti wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan BBM jenis pertamax, minyak goreng, dan lainnya, “tukasnya.
Demikian juga hal serupa disampaikan M. Nadir Fatihil Haq, Ketua Umum PC PMII Sampang. Menurut Nadir, Presiden punya tugas yang lebih penting, yaitu menindak lanjuti tuntutan mahasiswa di seluruh Indonesia.
“Presiden tidak perlu kunker ke Madura, Sumenep, karena Presiden punya tugas yang lebih penting dan urgen untuk diselesaikan, yakni tuntutan mahasiswa, “paparnya.
Kholil, Ketua Umum PC PMII Kabupaten Bangkalan, bahkan mencurigai bahwa kunker Presiden ini merupakan bagian dari upaya memuluskan tujuan Presiden terkait perpanjangan masa jabatannya.
“Kami curiga kedatangan Presiden ke Sumenep, Madura, dengan dalih Kunker ini bagian dari konsolidasi terselubung untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden, “ungkapnya.
Moh. Lutfi, Ketua Umum PC PMII Kabupaten Pamekasan juga menyampaikan demikian. Menurutnya, meskipun terdapat statemen Presiden tidak ada perpanjangan jabatan Presiden, namun Lutfi tetap curiga sebab tidak ada pernyataan resmi lembaga legislatif negara.
“Kami curiga, bahwa kedatangan Presiden ke Pulau Garam ada kaitannya dengan memuluskan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, karena sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari DPR RI, “jelasnya.